Tarif Kereta Ekonomi Hingga KRL Disubsidi Rp2,6 Triliun

Merdeka.com - Merdeka.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI telah menandatangani kontrak Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) 2023 sebesar Rp2,6 triliun. Dana subsidi untuk angkutan kereta ekonomi ini termasuk untuk KRL Commuter Line.

Rinciannya, sebesar Rp2,5 triliun untuk subsidi PSO dan Rp124 miliar untuk Kereta Api Perintis Tahun Anggaran 2023 untuk 5 lintas pelayanan.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Kemenhub, Djarot Tri Wardhono mengatakan, penandatanganan kontrak ini merupakan perjanjian yang tertulis sebagai amanah dari penugasan pemerintah kepada PT KAI.

"Hari ini kita berkumpul untuk menghadiri acara penandatanganan kontrak penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik atau public service obligation dan subsidi angkutan kereta api perintis tahun anggaran 2023," ujarnya dalam acara Penandatanganan Kontrak PSO dan Subsidi Perintis 2023 di Jakarta, Jumat (30/12).

Penyelenggaraan PSO dalam kontrak 2023 meliputi KA jarak jauh, di mana terdapat 4 lintas pelayanan dengan volume penumpang sebesar 3.493.598 penumpang dalam 1 tahun.

Kemudian, KA ekonomi jarak sedang untuk 9 lintas pelayanan dengan volume sebesar 5.081.089 penumpang dalam 1 tahun. Juga untuk KA ekonomi jarak dekat atau kereta api lokal, sebanyak 26 lintas dengan volume sebesar 28.995.408 penumpang dalam 1 tahun.

Lalu, untuk kereta rel diesel atau KRD ekonomi pada 13 lintas pelayanan dengan volume 4.032.153 penumpang dalam 1 tahun. Selanjutnya, kereta api ekonomi Lebaran terdapat 4 lintas pelayanan dengan volume 122.650 juta penumpang dalam 1 tahun.

KRL Jabodetabek

Termasuk juga untuk KRL Jabodetabek dengan volume 230.804.101 penumpang dalam 1 tahun, dan KRL Yogyakarta dengan volume 4.401.414 penumpang dalam 1 tahun.

Adapun nilai kontrak penyelenggaraan PSO 2023 terhitung lebih kecil dibanding 2 tahun sebelumnya. Djarot mencatat, penyaluran PSO perkeretaapian pada 2019 yakni sebesar Rp2,3 triliun, naik jadi Rp2,5 triliun di 2020, Rp3,4 triliun di 2021, dan kembali turun di 2022 menjadi sebesar Rp2,8 triliun.

"Dengan ditandatangani kontrak ini, diharapkan masyarakat dapat menggunakan transportasi perkeretaapian yang aman nyaman dan terjangkau, serta menunjang pemerataan serta pertumbuhan ekonomi dan stabilitas pembangunan nasional," tuturnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com [idr]