Tarif PPN Mau Naik, Tapi Orang Kaya Masih Susah Bayar Pajak

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, menyoroti rencana kenaikan tarif pajak pembangunan negara (PPN) pada 2021 mendatang. Di sisi lain, ia masih melihat sulitnya pemerintah meraup pajak dari para orang kaya yang ada di Tanah Air.

"Solusi lain banyak selain naikan PPN tapi butuh political will. Misalnya berkaitan dengan pemajakan aset orang kaya secara lebih tinggi," ujar Bhima kepada Liputan6.com, Rabu (19/5/2021).

Dia lantas membandingkan dengan yang dilakukan Joe Biden di Amerika Serikat, saat menargetkan pajak orang kaya lebih tinggi. Menurutnya, upaya tersebut bisa mempertipis jarak antara si kaya dan si miskin, sekaligus meraih pendapatan pajak lebih besar.

"Jadi arah kebijakan perpajakan global adalah menurunkan ketimpangan sekaligus meningkatkan rasio pajak. Dalam konteks Indonesia, selama ini kontribusi pajak orang kaya di Indonesia masih rendah," ungkapnya.

Mengutip catatan Forbes saat merilis daftar 50 orang paling kaya di Indonesia di 2019, Bhima menyatakan, total kekayaan seluruhnya pada saat itu diestimasi mencapai Rp 1.884,4 triliun.

"Sementara realisasi PPh 21 per November 2019 mencapai Rp 133,1 triliun mencakup seluruh masyarakat dari beragam kelas pendapatan. Selama ini rata-rata kontribusi orang kaya terhadap total penerimaan pajak sebesar 0,8 persen atau Rp 1,6 triliun," terangnya.

Selain menaik tarif PPN, Bhima melanjutkan, strategi lain yang bisa ditempuh pemerintah yakni mengevaluasi semua insentif perpajakan seperti penurunan tarif PPh badan untuk korporasi yang dianggap menggerus rasio pajak.

Diskon PPnBM

Ilustrasi Foto Pajak (iStockphoto)
Ilustrasi Foto Pajak (iStockphoto)

Kemudian evaluasi terhadap diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mobil sampai 2.500 cc. Bhima menilai, banyak kebijakan pajak selama ini yang salah alamat.

"PPnBM kan pajak untuk kendalikan barang mewah, justru pemerintah berpihak pada kelas menengah atas. Kok sekarang mau naikan tarif PPN kan tidak sinkron," cetusnya.

"Tercatat salah satu yang membuat belanja pajak naik hingga Rp 228 triliun di 2020 karena pemerintah hobi bagi bagi stimulus pajak ke objek yang salah," pungkas Bhima.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: