Tarik Ulur Impor Beras 1 Juta Ton, antara Ketahanan Pangan dan Kepentingan Politik

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori, mengatakan bahwa jika rencana impor 1 juta ton beras ini benar-benar dilakukan, maka potensi salah urus seperti 2018 akan terjadi lagi.

“Kalau rencana impor ini di eksekusi, potensi salah urus 2018 akan terjadi lagi, pasti akan terjadi lagi. Apa yang disampaikan Budi Waseso itu kan memang kepentingan korporasi, berbeda dengan kepentingan yang dibawa oleh Menteri Perdagangan dan Menko Perekonomian agak beda,” kata Khudori dalam diskusi Narasi Institute: Mengakhiri Kontroversi Impor Beras, Jumat (26/3/2021).

Lanjutnya ia menyebut ada hal penting yang patut dicatat, bahwa sejak 2018 ketika BPS itu meluncurkan hasil pengukuran lewat metode yang baru yakni kerangka sampling area. Pemerintah itu punya data yang relatif akurat khusus padi, sementara untuk komoditas yang lain masih belum ada.

“Dalam 2 tahun terakhir 2019-2020 penyimpangan hanya 5 persen, jadi ini kecil, mestinya menjadi basis atau dasar ketika pemerintah untuk membuat apapun itu keputusan termasuk keputusan impor, beras” ujarnya.

Di sisi lain, ia menyinggung soal Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tidak ada penyesuaian sejak 2017. Memang kepentingan HET itu untuk stabilisasi harga. Namun, pertanyaannya, apakah dengan adanya stabilitas harga berarti HET tidak berubah atau tidak bergerak?

Padahal, kata Khudori, ketika Harga Pokok Penjualan atau HPP untuk 2020 itu kita ketahui telah disesuaikan. Namun, jika HPP yang menjadi dasar penetapan HET itu berubah mestinya secara logika HET-nya juga berubah. Tapi ini tidak berubah.

“Secara teknis sebetulnya impor itu tidak ada bedanya dengan ekspor. Ekspor dan impor itu sesuatu yang netral tidak ada muatan positif ataupun negatif. Akan tetapi di Indonesia aktivitas impor itu seringkali menjadi pelik dan rumit, terutama untuk komoditas yang tentang muatan politik seperti beras,” ungkapnya.

Sebetulnya ini tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara Asia, bahwa beras itu diyakini sebagai komoditas pendorong utama inflasi.

Satu Pangan

Ilustrasi Beras (Istimewa)
Ilustrasi Beras (Istimewa)

Jika dilihat, partisipasi konsumsi beras di Indonesia hingga hari ini hampir sempurna. Dimana perut warga di negeri ini sekitar 270 juta warga tergantung kepada beras. Kenapa seperti itu? Tentunya ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang memang secara berangsur menggiring pangan itu menuju kepada satu komoditas yaitu beras.

Dari sisi gizi dan nutrisi sebetulnya beras itu relatif unggul dibandingkan komoditas yang lain. Seluruh bagian beras itu bisa dimakan, dan kandungan energinya juga tinggi 360 kalori per 100 gram dan proteinnya itu 6,8 gram per 100 gram.

Pangsa beras pada konsumsi energi perkapita itu mencapai 54,3 persen cukup tinggi. Maka dengan melihat itu semua di Indonesia dan sebagian negara-negara di Asia, Pemerintah itu sangat berkepentingan terhadap beras, tidak saja sebagai komoditi pangan tapi juga komunitas politik.

Dengan melihat itu semua sebetulnya bisa dipahami bahwa beras itu adalah komoditas strategis karena dia menjadi pendorong atau menjadi penopang tripel ketahanan, yakni ketahanan pangan, ekonomi dan nasional.

“Dengan melihat konteks itu ita bisa pahami bet-betul rencana impor 1 Ton itu mudah sekali untuk memantik kontroversi. Apalagi kalau kalau kita cek dari sejak awal ketika disampaikan Pak Menko dan Mendag itu berubah-ubah,” pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: