Tekan Impor BBM, Pemerintah Resmi Luncurkan Program Kendaraan Listrik

Raden Jihad Akbar, Mohammad Yudha Prasetya
·Bacaan 1 menit

VIVA – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar peluncuran publik program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Karena itu, pemerintah berkomitmen untuk menyosialisasikan penggunaan kendaraan listrik kepada masyarakat ke depannya.

Menteri ESDM Arifin Tasrif, menjelaskan bahwa program KBLBB ini bertujuan untuk menjaga aspek ketahanan energi nasional. Supaya Indonesia tidak lagi memiliki ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).

Baca juga: BKPM: Perusahaan Belanda Akan Bangun Industri Pala di Papua

"Sehingga diharapkan langkah ini juga bisa berdampak positif dalam upaya mengurangi beban neraca pembayaran Indonesia, yang kerap terjadi akibat ketergantungan akan impor BBM tersebut," kata Arifin dalam telekonferensi, Kamis 17 Desember 2020.

Arifin berpendapat bahwa ketergantungan akan impor BBM itu bisa mulai dihentikan. Melalui upaya penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ini kepada masyarakat luas.

Sebab, dengan kondisi saat ini di mana konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,2 juta barel minyak per hari (bph), akan selalu dipenuhi oleh pasokan impor.

Apalagi, tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor yang masih menggunakan BBM juga kian berkembang pesat dari waktu ke waktu. Hal itu secara langsung juga akan terus meningkatkan ketergantungan akan impor BBM tersebut.

Karenanya, lanjut Arifin, diperlukan penggunaan sumber energi lokal khususnya energi baru terbarukan (EBT) dan gas, yang nantinya akan menjadi bagian dari pembangkit listrik penyedia kebutuhan listrik bagi KBLBB tersebut.

"Harapan kita nantinya hal itu juga akan mampu meningkatkan kualitas udara, dan mendukung pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca secara nasional," ujarnya.

Selain Menteri ESDM, Arifin Tasrif, peluncuran publik program KBLBB ini juga turut dihadiri secara virtual oleh sejumlah menteri dan para stakeholder terkait lainnya.

Di antaranya yakni Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, sejumlah gubernur/kepala daerah, pihak BUMN, akademisi, swasta, dan lainnya. (art)