Tekan impor, BUMN pangan didorong terintegrasi

Ahmad Buchori
·Bacaan 2 menit

Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar mendorong BUMN pangan untuk bisa terintegrasi dengan baik guna menekan impor dan memaksimalkan produksi dalam negeri.

Menurut dia, pemerintah melalui Kementerian BUMN butuh penanganan pangan secara terintegrasi di semua BUMN agar bisa terkontrol dengan baik.

"Walaupun kita tahu RNI akan menjadi holding pangan, karena banyak BUMN yang menangani, maka harus terintegrasi dengan baik," kata Marwan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikan Marwan dalam kunjungan kerjanya bersama Kementerian BUMN, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dan Bulog di Karawangan, Kamis (28/1).

RNI akan menjadi induk holding BUMN Pangan, dan akan membawahi beberapa BUMN seperti PT Berdikari (Persero), PT Perikanan Nusantara (Persero) (Perinus), Perum Perikanan Indonesia (Perindo), PT Pertani (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Garam (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), dan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero).

Marwan menilai, jika BUMN bidang pangan dapat terintegrasi dengan baik, maka secara otomatis akan mengurangi impor.

Menurut dia, impor menjadi pilihan terakhir ketika produk dalam negeri benar-benar tidak ada.

"Sekali lagi kita ini tidak anti impor, sepanjang produk dalam negeri masih ada maka impor harus ditekan. Lebih baik kita menggunakan produk dan komoditi dalam negeri," katanya.

Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu mencontohkan kasus impor gula. Menurut dia, impor gula bisa ditekan jika BUMN dapat memfasilitasi pabrik gula.

"Petani kita juga survive (bertahan). Salah satu solusinya adalah misalnya Perhutani masih banyak lahan, ya kerja sama dengan Perhutani. Sehingga lahan atau tanah untuk tebu itu tidak berkurang, ini kan harus regulasi yang dibatasi," jelasnya.

Marwan yang juga politisi PKB itu mengatakan, program lumbung pangan atau food estate di Kalimantan Tengah dapat dimanfaatkan dengan menanam sebagian tebu.

"Tanpa mengurangi tanam singkong di Kalimantan itu, bisa tidak di sana itu dibuat tanam tebu. Saya kira itu menjadi solusi," katanya.

Untuk itu, Marwan menyarankan agar pemerintah memiliki roadmap atau peta jalan lintas BUMN bidang pangan yang serius. Pasalnya, Presiden Jokowi juga sendiri telah mengingatkan untuk mengantisipasi masalah krisis pangan.

"Food and Agriculture Organization (FAO) juga sudah mengingatkan soal krisis pangan. Indonesia punya keberpihakan pada komitmen yang kuat pada kemandirian pangan. Termasuk juga untuk memperkuat di sektor UMKM di bidang pangan harus difasilitasi oleh BUMN," katanya.

Baca juga: Anggota DPR sebut "holding" pangan bisa jadi terobosan besar

Baca juga: Perum Perindo siap menjadi bagian holding BUMN sektor pangan

Baca juga: Kementerian BUMN: Holding pangan bantu pemerataan produksi perikanan