Tembus Rp 947 Triliun di 2020, Sri Mulyani Putar Otak Kurangi Defisit APBN

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana mulai mengurangi defisit APBN mulai tahun 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada 2020 defisit anggaran sudah mencapai 6,14 persen atau senilai Rp 947 triliun.

"Tahun 2020 APBN kita defisit hingga 6,14 persen atau Rp 947 triliun," Sri Mulyani dalam Kongres ISEI XXI dan Seminar Nasional 2021, Jakarta, Selasa (31/8).

Peningkatan anggaran pemerintah pusat tersebut digunakan untuk membiayai belanja negara yang melonjak akibat terjadinya pandemi Covid-19. Diantaranya digunakan untuk belanja di sektor kesehatan, perlindungan sosial, membantu UMKM, daerah dan berbagai insentif.

Selain itu dalam waktu yang bersamaan, penerimaan negara juga mengalami penurunan. "Penerimaan pajak kita mengalami penurunan akibat Covid-19, jadi memang APBN ini instrumen utama, tapi kita enggak bekerja sendiri," kata Sri Mulyani.

Untuk menekan defisit anggaran, mulai tahun ini pemerintah menurunkan defisit anggaran menjadi 5,8 persen. Sri Mulyani menyebut secara persentase memang menurun, namun secara nominal penurunannya tidak terlalu besar yakni Rp 991 triliun. Hanya terpaut beberapa triliun bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang nominalnya Rp 947 triliun.

"Defisit kita turun sampai 5,8 persen tapi secara nominal masih besar karena nilainya Rp 991 triliun.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Defisit Anggaran

Menkeu Sri Mulyani pada Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2022
Menkeu Sri Mulyani pada Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2022

Pada tahun 2022, Pemerintah berencana menekan defisit anggaran menjadi 4,8 persen dengan nominalnya Rp 868 triliun. Saat ini proses pengajuan kepada DPR telah dilakukan dan sedang dalam pembahasan.

"Pemerintah ajukan defisit anggaran 4,8 persen atau sedikit dibawah Rp 900 triliun yakni Rp 868 triliun," kata dia.

Sri Mulyani mengatakan konsolidasi fiskal harus sudah mulai dilakukan secara bertahap dan hati-hati. Tujuannya agar APBN segera kembali sehat dan lebih kredibel, efektif. Sehingga perekonomian nasional bisa kembali mengalami dinamika yang bisa diprediksi. Angka kemiskinan bisa kembali ditekan dan indeks pembangunan manusia juga akan bisa lebih cepat untuk ditingkatkan.

"Dalam konsolidasi ini ekonomi kita harus pulih dan diharapkan muncul inisiatif dari dunia usaha dan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan bisa kembali terjaga," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel