Temui Jokowi, Bawaslu Minta Syarat jadi Panwaslu Bisa Lulusan SMP

Merdeka.com - Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) masih kesulitan dalam merekrut Panitia Pengawas Ad hoc Pemilu 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengusulkan syarat menjadi Panwas Ad hoc boleh berusia 17 sampai 18 tahun.

Aturan mengenai usia pengawas ad hoc diatur dalam Pasal 117 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Dalam pasal terebut disebutkan calon anggota Panwas Pemilu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS harus memiliki usia paling rendah 25 tahun. Jenjang pendidikan juga ditetapkan minimal SMA atau sederajat.

"Kami juga mengusulkan Panwas Ad hoc diturunkan usianya jadi 17 atau 18 tahun. Karena Indonesia ini bukan hanya Jakarta," kata Rahmat Bagja usai bertemu Jokowi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/9).

Rahmat mengungkapkan, Presiden Jokowi memahami kesulitan Bawaslu dalam merekrut pengawas Ad hoc, terutama di kabupaten/kota, daerah kepulauan, maupun perbatasan.

Dia pun memohon kepada Jokowi agar syarat menjadi panitia Ad Hoc diturunkan minimal lulusan SMP. Menurutnya, lulusan SMP sudah memahami pendidikan dasar.

"Dan kami mohon pendidikannya diturunkan juga jadi SMP, bukan SMA, SMP kan pasti sudah bisa baca tulis, bisa menambah mengurang, mengkali," ucapnya.

"Itu kan kemampuan dasar yang dibutuhkan teman-teman pengawas di tingkat Ad hoc, di TPS. Kalau itu terpenuhi kita tak makan kesulitan lagi merekrut panwas TPS," ujar Rahmat Bagja. [tin]