Tenggat Waktu Jokowi Tagih Utang BLBI, Tuntas Desember 2023

·Bacaan 2 menit

VIVA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut memberi target kepada anak buahnya untuk menuntaskan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dalam waktu tidak lama lagi. Setelah Satgas Hak Tagih dibentuk, Presiden Jokowi menginginkan, Desember 2023 seluruh kasus mengenai program BLBI masa lampau sudah tuntas.

"Kita akan tegas soal ini karena kita diberi waktu oleh negara oleh Presiden, tidak lama. Diberi waktu sampai Desember 2023," kata Menko Polhukam Mahfud MD lewat pesan singkatnya yang diterima oleh wartawan, Rabu 25 Agustus 2021.

Mahfud pun meminta para obligor penerima BLBI agae kooperatif. Pemerintah kata Mahfud juga telah meminta pandangan dari Ketua KPK Firli Bahuri, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, jika saat penagihan para pengutang mangkir. Aparat bisa membawa perkara ini ke ranah perdata dan juga sekaligus pidana.

"Padahal jelas ada dokumen utangnya itu. Bisa saja kasus ini walaupun kami selesaikan secara perdata, bisa kami jadikan kasus pidana. Bisa korupsi," sambung Mahfud.

Dia menegaskan, pemerintah telah mencatat sebanyak 48 obligor yang mempunyai utang kepada negara. Dari total itu, diantaranya ada nama Tommy Soeharto sebanyak Rp2,6 triliun. Jika ditotal, kasus BLBI yang akan ditagih sebanyak Rp111 triliun.

"Jadi semuanya akan dipanggil. Ada yang di Singapura, Bali, Medan, semua kita panggil dan semua harus membayar pada negara karena ini uang rakyat. Rakyat ini sekarang sedang susah," ucap Mahfud.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah bergerak cepat untuk menarik aset dari para obligor yang menerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) saat krisi Indonesia pada 1998/1999.

Usai rapat koordinasi, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan bahwa total aset yang akan diambil negara atas hak tagih atau utang mencapai ratusan triliun Rupiah.

"Menghitung sesuai dengan perkembangan jumlah kurs uang kemudian sesudah menghitung pergerakan saham dan nilai properti yang dijaminkan pada waktu itu, ini yang menjadi pedoman adalah sebesar Rp110.454.809.645.467," jelas Mahfud saat menyampaikan keterangan pers di kantornya, Jakarta, Rabu 15 April 2021.

Jumlah itu merupakan tagihan utang yang harusnya dibayarkan oleh obligor BLBI kepada pemerintah. Mahfud menjelaskan, dari total itu terdiri dari sejumlah aset berupa kredit, saham, properti, rupiah dalam tabungan maupun simpanan mata uang asing yang telah dijaminkan. Nilai itu juga sudah dihitung berdasarkan nilai per hari ini.

"Jadi hitungan Rp110 triliun adalah hitungan terakhir. Tadi Menkeu sudah bilang yang bentuk saham sekian, properti sekian, rupiah sekian, dan sebagainya. Jadi sesudah dihitung segitu," kata mantan Ketua MK ini.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel