Update Terbaru soal Aturan PNS Boleh Kerja dari Mana Saja & Tak Perlu ke Kantor

Merdeka.com - Merdeka.com - Pemerintah Joko Widodo atau Jokowi ternyata msih terus menyiapkan kebijakan sistem kerja Flexible Working Arrangement (FWA) untuk para ASN (Aparatur Sipil Negara) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Melalui konsep ini, PNS bisa bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) dan tak perlu ke kantor.

Terbaru, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bersama Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (SE KPRBN) melakukan survei berkaitan fleksibilitas bekerja. Survei tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan yang lebih komprehensif dari para PNS.

"Survei ditujukan bagi ASN baik yang bertugas di instansi pusat maupun di daerah. Pengisian survei diperpanjang hingga 7 November 2022," ucap Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB, Nanik Murwati.

Wacana work from anywhere (WFA) atau kerja dari mana saja bagi aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi tantangan baru yang sangat mungkin terjadi dalam birokrasi pemerintahan.

Wacana WFA ini muncul dari praktik work from home (WFH) yang berjalan baik dan efektif selama pandemi Covid-19.

WFH sejatinya merupakan pengejawantahan dari flexible working arrangement (FWA), yakni konsep bekerja bagi pegawai dengan keleluasaan lokasi kerja, sehingga tidak menjadikan kantor sebagai satu-satunya ruang dan waktu untuk berkontribusi pada pekerjaan.

Bekerja bisa dilakukan di rumah, kafe, atau coworking space yang kini tengah menjamur. Konsep ini semakin populer sejak semakin menjamurnya perusahaan rintisan (start-up company) yang sarat akan kemutakhiran teknologi.

Mungkinkah Aturan Ini Bisa Terwujud?

Plt.Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana mengungkapkan, ada beberapa alasan mengapa wacana WFA (work from anywhere) bagian dari FWA sangat dimungkinkan. Tidak hanya digitalisasi yang semakin cepat, tetapi juga aspek sumber daya manusia yang berkompetensi.

Adanya bonus demografi di Indonesia pada 2030 mendatang akan memberikan penduduk yang produktif dalam jumlah yang besar.

"Bonus demografi akan melahirkan generasi milenial dan generasi Z yang fasih dengan teknologi," papar Bima dalam Forum Diskusi dikutip dari laman BKN, Senin (4/7) lalu.

Bima menyampaikan bahwa era teknologi saat ini menjadikan semua semakin terhubung dengan internet. Dengan adanya Covid-19, instansi pemerintah secara cepat beradaptasi dengan membangun aplikasi untuk terus memberikan layanan kepada publik meskipun bekerja secara WFH.

Tidak hanya masyarakat yang diuntungkan dengan layanan secara digital yang praktis dan cepat, perubahan sistem kerja menjadi WFH juga memberikan dampak positif bagi ASN.

"Sistem WFH rupanya memberikan tingkat kepuasan bekerja yang lebih baik bagi ASN milenial. Banyak studi menunjukkan terjadi peningkatan produktivitas sebesar 47 persen ketika karyawan melakukan WFH," lanjutnya.

Tak Semua PNS Bisa Kerja dari Mana Saja

Menunggu aturan resmi keluar, bukan berarti semua aparatur sipil negara (ASN) atau PNS bisa bekerja dimanapun sesuka hati mereka.

Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi PublikKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Mohammad Averrouce pernah mengatakan bahwa terdapat beberapa karakteristik instansi yang dapat menerapkan FWA bagi pegawainya.

"Pertama, instansi yang memiliki PNS dengan jabatan yang masuk ke dalam persyaratan pekerjaan yang dapat di-WFA-kan," ujar Averrouce kepada Liputan6.com, Kamis (12/5).

Untuk jabatan spesifiknya, dia berharap setiap instansi melakukan identifikasi pekerjaan mana saja yang bisa diberikan kewenangan untuk melakukan WFA. Sehingga tetap dapat menjamin pencapaian kinerja organisasi, efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik.

Averrouce lantas mengambil contoh beberapa jabatan administratif di sektor pemerintahan yang bisa menerapkan sistem kerja tak harus di kantor.

"Sebagai contoh, jenis pekerjaan analis/telaah kebijakan, perencanaan program, penelitian kebijakan tertentu, administrasi perkantoran, dan sebagainya," paparnya.

Syarat berikutnya, sistem WFA bisa diimplementasikan untuk instansi yang sebagian besar atau lebih dari 50 persen pegawainya telah menguasai teknologi informasi, baik pemanfaatan software maupun hardware. "Dan ketiga, instansi yang telah memiliki struktur organisasi yang efektif dan efisien," imbuh Averrouce. [idr]