Terbukti Efektif, Cara China Atasi Wabah Corona Diikuti Negara Lain

Lazuardhi Utama, BBC Indonesia

 

Polisi China mengawasi warga yang keluar masuk.

Pembicaraan soal penanganan Virus Corona COVID-19 di China tak terlepas dari pembicaraan soal teknologi canggih. Robot diperbantukan mengantar makanan di rumah sakit, adanya kamera yang bisa mengenali wajah dan mengukur suhu tubuh, atau drone yang memaksa karantina dan penutupan wilayah.

Namun bagaimana dengan teknologi tersembunyi mereka? China memiliki sistem pengawasan canggih yang bisa melacak warga negara mereka, baik secara daring maupun luring. Dan sistem ini terbukti sangat efektif selagi pandemi.

Jaringan pengawasan terhadap warga ini telah beberapa dekade dibangun oleh Partai Komunis China. Selama ini mereka selalu dikritik di seluruh dunia karena hal itu. Namun ketika dunia sedang dicengkram oleh COVID-19, beberapa negara mencoba melihat model China sebagai jawaban.

Apa yang dilakukan di negara-negara lain?

China mengawasi warga termasuk dengan penggunaan telpon seluler.

Menurut Wartawan BBC di Seoul Laura Bicker, pemerintah Korea Selatan menggunakan telepon untuk mengetahui lokasi kita berada, dan mengirimkan pesan darurat ketika kita mendekat ke lokasi di mana pasien yang terkonfirmasi berada.

Lalu Singapura, Israel, Iran, Taiwan dan Rusia mengadopsi sebagian atau keseluruhan metode yang dipakai China untuk memanfaatkan kekuatan data. Lebih banyak lagi negara yang diperkirakan akan mengikuti.

Penduduk meninggalkan jejak data lewat KTP

Lalu bagaimana sistem pengawasan di China menghasilkan data dan apa kegunaannya saat-saat terjadinya pandemi?

Ini dimulai dari kartu tanda pengenal atau kartu identitas nasional. Warga membutuhkan kartu tanda pengenal nasional ini untuk melakukan segala sesuatunya di China.

Mulai dari membeli telepon genggam hingga menggunakan aplikasi tertentu, warga China akan meninggalkan jejak data yang bisa dilacak hingga ke KTP mereka.

Mengawasi penduduk melalui telepon genggam dengan penanda warna

Di wilayah yang diberlakukan penutupan, data lokasi telepon digunakan untuk mengawasi pergerakan manusia dan memaksakan jam malam.

Jika seorang pasien harus dikarantina, petunjuk lokasi geografis (geo location) di telepon mereka akan memberi peringatan kepada pemerintah seandainya orang ini keluar dari tempat karantinanya.

Lokasi data telepon juga digunakan untuk memetakan secara persis tempat-tempat yang dikunjungi seseorang selama dua minggu terakhir sebelum didiagnosa.

Gabungan dari analisa manusia dan analisa komputer bisa menentukan siapa saja yang mungkin terinfeksi oleh mereka.

Jika pasien ini naik kereta dan berpeluang menginfeksi orang, pesan teks akan dikirimkan melalui sebuah aplikasi yang digunakan banyak orang untuk memberi peringatan adanya risiko penularan. Setiap orang diberi kode QR berwarna, tergantung risiko yang mereka miliki.

  • Hijau - tanpa risiko.
  • Oranye - mereka sempat memasuki daerah berpotensi penyebaran virus.
  • Merah - mereka dites dengan hasil positif dan berisiko menularkan.

Penerapan karantina

Pengawasan siber ini tak akan ada gunanya tanpa adanya tim penerapan karantina yang ketat di China. Polisi dan relawan secara harfiah menjaga setiap pintu keluar masuk blok-blok apartemen untuk memastikan terjadinya karantina.

China berhasil menurunkan tingkat infeksi baru dari ribuan sehari ketika puncak wabah terjadi, hingga menjadi nol dalam waktu lima minggu.

Namun di negara-negara di mana pengawasan digunakan untuk menangani virus corona, banyak orang khawatir dampaknya di jangka panjang.

Adam Schwartz, pengacara senior di Electronic Frontier Foundation mengatakan di tengah pademi ini, "Ada kekhawatiran besar bahwa ketika pemerintah mendapatkan kekuasaan baru dalam situasi krisis, pemerintah tidak akan mengembalikan kekuasaan itu ketika krisis selesai."

Contohnya, seiring serangan 11 September, Amerika Serikat membuat pengawasan luas kepada warga. Namun 19 tahun kemudian, kekuasaan itu masih berada di tangan pemerintah AS.

Adam dan pihak lain juga mempertanyakan apakah data dari pengawasan massal ini akan bisa membawa hasil atau tidak.

Schwartz mengatakan yang perlu dikatakan kepada pemerintah di seluruh dunia adalah, "Sebelum menjalankan kekuatan pengawasan massa, penting bagi pemerintahan dan tenaga kesehatan untuk maju memperlihatkan bahwa teknologi ini malah bisa menambah krisis."

Menyeimbangkan privasi dan keamanan merupakan salah satu problem yang sudah terjadi sepanjang sejarah pemerintahan dan kepentingan publik.

Tapi mungkin baru kali ini terjadi dalam sejarah betapa dilema ini menjadi semakin menekan dalam keadaan yang mengancam nyawa banyak orang.