Terkait Masalah BPJS Kesehatan, Jokowi: Perbaikan Harus dari BPJS Sendiri

Liputan6.com, Subang Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, hal paling penting dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan BPJS Kesehatan, yakni memperbaiki BPJS itu sendiri. Perbaikan tata kelola BPJS Kesehatan termasuk kunci utama.

"Jadi, (penyelesaian masalah BPJS Kesehatan) bukan di rumah sakit atau pemegang kartunya," ujar Jokowi dalam keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Jumat (29/11/2019).

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi usai sidak ke RSUD Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, hari ini (29/11/2019).

BPJS Kesehatan, lanjut Jokowi, harus mampu mengendalikan defisit. Apalagi pemerintah sudah mengeluarkan anggaran yang besar.

"Ada 133 juta (orang) yang dicover oleh pemerintah dari kartu BPJS (Penerima Bantuan Iuran/PBI), 96 juta (orang) oleh pemerintah pusat dan sisanya pemerintah daerah. Gede banget ini. Jadi, kenaikan BPJS yang 133 juta artinya, dicover oleh APBN dan APBD. Itu yang harus menjadi catatan," imbuhnya.

90 Persen Pasien Gunakan JKN

Presiden Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak (sidak) dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, hari ini, Jumat, 29 November 2019. (Dok Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Saat sidak ke RSUD Subang, Jokowi menemukan, 90 persen pasien yang dirawat di sana menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen merupakan peserta PBI dan 20 persen sisanya itu peserta mandiri.

Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, sidak yang dilakukan Jokowi untuk mengetahui langsung pelayanan BPJS Kesehatan.

"Presiden ingin memastikan pelayanan BPJS berjalan dengan baik," kata Bey. 

Jokowi sidak selama 40 menit. Ia juga mengunjungi salah satu instalasi perawatan kelas 3, yakni Ruang Asoka dan berbincang dengan pasien.

Simak Video Menarik Berikut Ini: