Terkuak, Tentara Jepang Minta 1 Budak Seks untuk Layani 70 Prajurit

Liputan6.com, Tokyo - Dokumen terbaru menunjukan bahwa Tentara Kekaisaran Jepang meminta pemerintahan mereka untuk menyediakan jatah satu budak seks atau budan seks (jugun ianfu) bagi tiap 70 prajurit.

Dilaporkan South China Morning Post, Sabtu (7/12/2019), fakta baru ini diuak oleh kantor berita Kyodo di Jepang setelah memeriksa dokumen-dokumen zaman perang. Hal ini memperkuat dugaan bahwa fenomena budak seks memang diketahui pemerintah Jepang.

Salah satu dokumen dari provinsi Shandong, China, menyebut Tentara Kekaisaran meminta pemerintah Jepang untuk menyediakan satu wanita untuk tiap 70 prajurit. Dokumen lain dari provinsi Shandong menyebut bahwa tentara Jepang meminta pemerintah menyiapkan setidaknya 500 jugun ianfu alias budak seks .

Wilayah Shandong berada di wilayah pesisir timur China. Pada era perang dunia II, Jepang sempat menduduki provinsi ini hingga mereka kalah di peperangan.

Selama ini, pemerintah Jepang selalu menyangkal bahwa militer mereka punya kaitan dengan budak seks. Penyangkalan Jepang sering menjadi sumber pertikaian dengan Korea Selatan yang masih menuntut keadilan soal warga mereka yang menjadi budak seks.

Aktivis Korsel pun menyebut adanya dokumen ini menjadi bukti terbaru dari keterlibatan Jepang.

"Ini adalah pertanda jelas bahwa pemerintah Jepang bertanggung jawab untuk merekrut paksa wanita-wanita Korea untuk perbudakan seks," ujar Yoon Mi-hyang, kepala Dewan Korea untuk Keadilan dan Pengingat yang mendukung hak korban budak seks Jepang. 

Sempat Berdamai

Orang-orang berjalan di bawah dedaunan musim gugur ketika mereka menikmati cuaca di Gyoen Park di Tokyo (5/12/2019). Gyoen Park berada di jalur Tokyo Metro Fukutoshin dekat stasiun Shinjuku-sanchōme. (AFP/Charly Triballeau)

Pada tahun 2015, Korea Selatan dan Jepang sebetulnya sudah mencapai kesepakatan. Pemerintah Jepang pun meminta maaf secara resmi dan menyediakan uang 1 miliar yen untuk membantu korban.

Sebuah yayasan untuk menuntaskan proses tersebut. Namun, Jepang resmi menutup yayasan itu pada pertengahan Juli lalu akibat tidak populer di kalangan korban.

Kesepakatan itu tercapai di era Presiden Park Geun-hye dan dibatalkan oleh Presiden Moon Jae-in.

The Japan Times menyebut ada 34 dari 47 korban yang masing-masing mendapatkan 10 juta yen. Sementara, ada 199 perwakilan dari korban yang sudah meninggal.

Bagi yang anggota keluarganya sudah meninggal, ada 71 orang yang mau menerima pembayaran, dan 58 dari mereka menerima masing-masing 2 juta yen. Namun lebih banyak yang tidak mau menerima pembayaran.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: