Tersangka Kasus PON Disebut Minta Rp 100 Juta  

TEMPO.CO, Pekanbaru - Direktur Utama PT Orindo Prima, Anil Salbir Singh Gill, mengatakan, bekas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau Lukman Abbas, yang juga terdakwa dalam kasus korupsi PON Riau, pernah meminta Rp 100 juta kepada perusahaannya dengan dalih sebagai dana bantuan.

Namun, saat ditanya majelis hakim tujuan pemberian dana bantuan itu, Anil menjawab tidak tahu persis keperluannya apa. "Saya berasumsi itu untuk pribadi dia," kata Anil di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis, 17 Januari 2013.

Mendengar pengakuan Anil, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Riono, menanyakan kapan uang tersebut ia serahkan kepada terdakwa. Anil menjawab uang Rp 100 juta itu ia serahkan sekitar Maret 2012. "Uang itu langsung saya serahkan kepada Pak Lukman di Senayan Plaza, Jakarta," ucapnya.

Anil menjelaskan, PT Orindo merupakan perusahaan pemenang tender pengadaan alat-alat olahraga untuk PON Riau dengan nilai kontrak Rp 64 miliar. Anil mengaku memberikan uang itu tanpa embel-embel agar perusahaannya dimenangkan saat tender pada 2011. Ia mengaku memberikan uang itu karena kenal dengan Lukman. "Pak Lukman teman saya," ujarnya.

Saat dimintai tanggapan atas keterangan saksi, Lukman membantah menerima uang Rp 100 juta tersebut. Menurut dia, pertemuan di Plaza Senayan hanya membahas proses pekerjaan pengadaan alat-alat olahraga untuk PON. "Tidak ada permintaan uang, pertemuan tersebut hanya membahas penyediaan alat-alat olahraga," ia menegaskan.

Dalam kasus korupsi PON Riau ini, KPK menyatakan 13 tersangka, termasuk sembilan anggota DPRD Riau, KPK juga terus menelisik sejumlah anggota DPRD Riau lainnya, yang diduga turut serta dalam pusaran suap-menyuap atas revisi penambahan anggaran pembangunan venue untuk PON ini.

Lukman Abbas adalah terdakwa dalam kasus dugaan korupsi proyek Pekan Olahraga Nasional Riau. Kasus ini bermula saat Komisi Pemberantasan Korupsi mencokok tujuh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau pada 3 April 2012.

Dalam kasus ini, para legislator meminta kontraktor dan Pemerintah Provinsi Riau memberikan dana atau uang lelah sebagai bayaran atas pengesahan perda penambahan dana itu. Perjalanan uang suap itu berakhir di tangan KPK, yang menangkap basah anggota DPRD Riau pada 3 April 2012.

Dari tangan mereka, disita duit Rp 900 juta, yang diduga terkait dengan kasus pembangunan proyek PON. Sejak 2006, Pemerintah Provinsi Riau menggelontorkan Rp 3,8 triliun untuk pembangunan proyek. Pemerintah juga mengucurkan dana pendukung Rp 456 miliar untuk fasilitas penunjang.

Kasus tersebut juga disebut melibatkan Gubernur Riau Rusli Zainal. Rusli sendiri sudah dicekal oleh KPK sejak 10 April hingga 10 Oktober 2012. Pencegahan lantas diperpanjang hingga enam bulan ke depan. Rusli sudah membantah keterlibatannya dalam kasus ini.

RIYAN NOFITRA

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.