Tersangka Korupsi Dijadikan Tahanan Kota  

TEMPO.CO, Banyuwangi - Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur, mengalihkan status tahanan tiga tersangka kasus korupsi dana pembangunan Rumah Sakit Genteng dari lembaga pemasyarakatan menjadi tahanan kota. "Mereka kini menjadi tahanan kota," kata Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Syaiful Anwar, Rabu, 27 Februari 2013.

Ketiga tersangka tersebut adalah bekas Sekretaris Dinas Kesehatan Banyuwangi, Nanang Sugianto; serta Komisaris dan Direktur PT Pancoran Mas Karya Indah, Riskiyanto Dodik dan Dwinta Indarwati.

Menurut Syaiful, pengalihan status tahanan itu karena ketiga tersangka telah mengembalikan kerugiaan negara Rp 215 juta. Selain itu, tersangka Dwinta Indarwati baru menjalani operasi kanker rahim sehingga membutuhkan penanganan medis lebih lanjut.

Alasan lainnya, kata Syaiful, nilai korupsi mereka tergolong kecil sehingga Kejaksaan lebih mempertimbangkan hati nurani dan kearifan lokal. Namun dia enggan menjelaskan maksud dari pertimbangan hati nurani dan kearifan lokal itu.

Dwinta dan Riskiyanto ditahan pada 18 Januari 2013. Sedangkan Nanang Sugianto ditahan 22 Januari 2013. Kejaksaan menemukan ketidaksesuaian spesifikasi pembangunan gedung RSUD Genteng yang menelan anggaran Rp 4,1 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banyuwangi 2010.

Penasihat hukum Nanang Sugianto, Wahyudi, membantah kliennya menjadi tahanan kota. "Klien saya masih di lembaga pemasyarakatan," ujarnya.

Adapun penasihat hukum Dwinta dan Riskiyanto, Hadi Eko Yuchdi Yuchendi, mengaku belum tahu status tahanan kliennya menjadi tahanan kota. ”Saya cek dulu," ucapnya.

Sebelumnya, penahanan Dwinta dan Riskiyanto diperkarakan melalui gugatan praperadilan terhadap Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Sebab, penahanan kedua petinggi perusahaan kontraktor itu dinilai melanggar KUHAP. Setiap kali diperiksa, penyidik Kejaksaan selalu mengancam akan melakukan penahanan.

Selain itu, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak menemukan unsur korupsi dalam pembangunan rumah sakit tersebut. Penggantian kekurangan volume pembangunan senilai Rp 27 juta sudah dikembalikan ke kas negara melalui Bank Jatim sesuai rekomendasi BPK. Namun gugatan praperadilan tersebut ditolak Pengadilan Negeri Banyuwangi.

IKA NINGTYAS

Baca juga:

Spanduk Aliansi Nasional Anti-SBY Muncul di Kediri

Gugat Cerai, Venna Melinda Masih Berharap Damai

Politikus DPR Ramai-ramai Bela Anas

Pelapor Raffi Ahmad, Artis 'N'=Nikita Mirzani?

Xavi Bisa Sejajar dengan Hierro dan Raul

 

 

 

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.