Terungkap, Begini Asal-Usul Munculnya Wacana Pemisahan Tarif KRL Orang Kaya & Miskin

Merdeka.com - Merdeka.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan bahwa tarif KRL Commuter Line tidak akan mengalami kenaikan pada 2023 mendatang. Namun, skema pembayarannya akan dipisah antara penumpang yang mampu dan kurang mampu melalui tiket kartu. Dengan kata lain, penumpang KRL orang kaya bayar tiket lebih mahal karena tidak dapat subsidi.

Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno menilai, skema pembayaran terpisah tersebut sebagai upaya penyesuaian tarif KRL yang sudah lama tidak naik. Kajian penyesuaian tarif ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2018.

"Jadi ceritanya gini, 2018 itu kan sudah dilakukan kajian untuk subsidi KRL karena sudah lama, waktu itu mau naik," kata Djoko saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Kamis (29/12).

Sejatinya subsidi yang diberikan pemerintah itu ditujukan untuk pekerja. Namun dalam kajian yang dilakukan setiap akhir pekan dan hari libur nasional, pengguna KRL yang pekerja hanya sepertiganya dari total 1 juta penumpang.

"Di akhir pekan yang penggunanya hanya 5 persen saja, kalau hari 3 persen, lainnya orang yang bermobilitas untuk keperluan sosial. Padahal konsep subsidi ini diberikan untuk pekerja yang rumahnya jauh," ungkap dia.

Djoko mengatakan muncul usulan penghapusan subsidi dilakukan KRL dilakukan setiap akhir pekan dan hari libur nasional. Mengingat pemerintah memberikan subsidi rata-rata Rp1,5 triliun per tahun hanya untuk tarif KRL melalui PT KAI.

"Ini kecil sekali padahal untuk seluruh Indonesia. Makanya luar biasa sekali orang Jabodetabek dapat subsidi dari negara," kata dia.

Jumlah subsidi yang diberikan itu bahkan lebih besar dari total subsidi ke wilayah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T) yakni hanya Rp125 miliar melalui angkutan perintis. Padahal daerah di luar Jabodetabek tidak menghasilkan komoditas pangan maupun hasil tambang. Namun hal tersebut urung dilakukan.

"Sementara mereka (Jabodetabek) tidak bisa menghasilkan beras atau batubara, sedangkan mereka yang dari daerah penghasil ini tidak dapat sama sekali atau kalaupun dapat hanya sedikit sekali. Nah ini kan tidak adil," sambungnya.

Usulan Pemisahan Tarif

Maka yang diusulkan pemerintah berupa pemisahan tarif KRL agar tepat sasaran. Skemanya membuat penggolongan berdasarkan penghasilan yakni pelanggan gaji di bawah Rp5 juta, gaji dalam rentang Rp5 juta - Rp10 juta dan gaji di atas Rp10 juta.

"Tapi akhirnya ini enggak berjalan juga," kata Djoko.

Hingga akhirnya pemerintah berencana menaikkan tarif dasar KRL sebesar Rp2.000. Kenaikan tarif dasar KRL tersebut katanya wajar saja karena sejak tahun 2018 UMP terus naik.

"UMR kan sudah naik terus sejak 2018, tiap tahun naik terus. Masa gaji Rp5 juta naik Rp2.000 saja protes. Rokoknya makin malah juga enggak protes," ungkap dia.

Tahun lalu kebijakan ini terbilang hampir berhasil karena sudah masuk tahap sosialisasi. Namun gagal karena menuai pro kontra di masyarakat.

Djoko mengingatkan, subsidi untuk masyarakat seharusnya tidak berfokus pada tiket KRL saja. Ada komponen lain yang bisa disubsidi agar manfaatnya makin terasa.

"Kalau saya pikir ini mending dikurangi subsidinya tapi angkutan lain dapat subsidi karena orang bekerja juga harus dipikirkan angkutan dari rumah ke stasiun. Jadi biar totalitas," pungkasnya. [idr]