Terungkap, Ini Alasan Pemerintah Naikkan Cukai Rokok 10 Persen di 2023 dan 2024

Merdeka.com - Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok 10 persen. Kenaikan cukai rokok ini mulai direalisasikan pada tahun 2023 dan 2024 mendatang.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, kenaikan cukai rokok 10 persen tersebut telah mempertimbangkan banyak hal. Setidaknya ada 4 aspek yang menjadi dasar kenaikan tarif cukai rokok.

"Kebijakan cukai rokok ini menyeimbangkan 4 aspek," kata Suahasil di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (4/11).

Dia menjelaskan, aspek pertimbangan pertama yakni tingkat konsumsi rokok yang terus meningkat. Kenaikan konsumsi ini akan berdampak pada kesehatan masyarakat baik bagi perokok aktif maupun perokok pasif.

"Kalau ini makin naik (konsumsi rokok) ada hubungannya dengan kesehatan dan dunia internasional," kata Suahasil.

Di sisi lain, pemerintah juga mempertimbangkan aspek produksi hasil tembakau yang menyerap banyak tenaga kerja. Mengingat di Tanah Air, produksi rokok masih dilakukan dengan cara manual dengan melinting satu per satu.

"Perusahaan yang produksi hasil tembakau ini kaitannya dengan tenaga kerja yang ada segmen tenaga kerjanya karena masih menggunakan tangan dan banyak menyerap tenaga kerja," kata dia.

Aspek Penerimaan Negara

Tak hanya itu, kenaikan tarif cukai rokok juga mempertimbangkan aspek penerimaan negara. Dalam hal penerimaan negara dari hasil cukai rokok ini tak hanya berhenti di tingkat pusat. Mengingat beberapa daerah tertentu harus mendapatkan jatah dari hasil penarikan tarif cukai hasil tembakau.

"Ada DBH (dana bagi hasil) yang juga harus diberikan kepada pemerintah daerah yang menghasilkan cukai tembakau, bukan hanya produk rokok saja," katanya.

Aspek terakhir yang menjadi pertimbangan pemerintah yakni penegakan hukum. Tak dapat dipungkiri tingginya tarif cukai yang ditetapkan membuat munculnya pelanggaran berupa rokok ilegal.

Rokok-rokok atau hasil produk cukai ini rentan menggunakan cukai palsu atau bahkan tidak memakai pita cukai. Selain itu, ada juga potensi penggunaan pita cukai yang salah kategori seperti kandungan yang tidak sesuai dengan syaratnya. "Jadi ini yang kita amati dengan detail," kata dia.

Produk-produk tersebut bisa masuk dalam kategori ilegal. Sehingga perlu ada mitigasinya melalui aspek penegakan hukum. "Makanya perlu ada mitigasi atas kebijakan yang memiliki potensi tembakau yang ilegal," kata dia. [idr]