Terungkap, Ini Penyebab BSU Tahap VII Senilai Rp600.000 Tak Kunjung Cair

Merdeka.com - Merdeka.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara terkait lambatnya penyaluran program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 senilai Rp600.000 per pekerja. Termasuk, penyaluran BSU tahap VII yang tak kunjung cair dari jadwal seharusnya pada Kamis (27/10) kemarin.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor menyampaikan, saat ini penyaluran BSU masih dalam registrasi tentang pendataan. Kehadiran program BSU sendiri untuk melindungi daya beli masyarakat pasca kenaikan harga BBM subsidi beberapa waktu lalu.

"Mohon doaanya sekarang lagi ada registrasi tentang pendataan," ujarnya kepada awak media usai menghadiri acara Job Fair Nasional di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Jumat (28/10).

Meski begitu, pihaknya optimis BSU tahun 2022 senilai Rp600.000 dapat tersalurkan sepenuhnya di November mendatang.

"Mudah mudahan segera di bulan November ini selesai. Dan Insya Allah (BSU) terealisasi 100 persen," pungkasnya.

Disalurkan Lewat Pos Indonesia

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyampaikan, penyaluran BSU tahap VII dilakukan lewat PT Pos Indonesia. Skema ini dilakukan karena tidak semua penerima BSU memiliki nomor rekening bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah.

"Data sudah ada di PT Pos Indonesia sedang dalam proses cleansing, dan dana sudah disalurkan ke masing-masing PT Pos masing-masing daerah dan akan disalurkan Insyaallah pada 2 hari ke depan," kata Menaker Ida saat mendampingi Presiden Jokowi meninjau penyaluran BSU di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur beberapa waktu lalu.

Menaker Ida berharap, penyaluran BSU tahap VII ini segera bisa dilakukan. Hal ini sebagaimana arahan Presiden Jokowi agar BSU dan bantuan pemerintah lainnya membuat konsumsi dan daya beli masyarakat tetap terjaga, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan baik di daerah maupun di negara Indonesia.

Syarat Penerima BSU

Adapun, syarat penerima manfaat BSU 2022 yakni menjadi peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022. Lalu, Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK.

Kemudian, calon penerima BSU mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta. Sementara bagi Pekerja/Buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota atau Provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.

Selanjutnya, BSU diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, atau Banpres Produktif untuk Usaha Mikro pada tahun berjalan, dan dikecualikan untuk PNS dan TNI/POLRI.

Menaker menambahkan, penyaluran BSU tahun 2022 diharapkan dapat terselesaikan pada akhir Oktober 2022. Sedangkan masyarakat yang merasa sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU namun belum ditetapkan sebagai penerima, diharapkan untuk terus memantau status penyaluran di akun SIAPKerja atau laman web bsu.kemnaker.go.id.

"Silakan cek melalui akun SIAPKerja. Di situ yang eligible atau eligible tapi tidak memenuhi syarat (BSU) karena sudah menerima bantuan lain, tidak punya nomor rekening (Bank Himbara), itu bisa dicek," ucapnya. [idr]