Terungkap, Ini Penyebab Munculnya 786 Kasus Kecurangan Distribusi BBM

Merdeka.com - Merdeka.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas mencatat adanya 786 kasus penyalahgunaan BBM subsidi yang berhasil diamankan di sepanjang 2022.

Kepala BPH Migas, Erika Retnowati mengakui bahwa tindak curang itu terjadi salah satunya karena bentuk pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi masih belum optimal.

"Banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi tak lepas dari faktor yang mempengaruhi. Antara lain, sistem pengendalian dan pengawasan dalam pendistribusian BBM subsidi masih belum optimal," ungkapnya di Kantor BPH Migas, Jakarta, Selasa (3/1).

Selain itu, tingginya disparitas harga antara solar subsidi dan solar untuk kebutuhan industri. Meski selisih harganya jauh, tapi jenis BBM yang digunakan sama, sehingga menimbulkan celah untuk diakali.

"Harga solar subsidi sudah ditetapkan Rp6.800 (per liter), sementara di industri Rp20.000 (per liter). Selisihnya sangat besar. Itu timbulkan keinginan salahgunakan BBM subsidi," imbuhnya.

"Tidak adanya perbedaan spesifikasi antara solar subsidi dan solar industri. Barangnya sama, bisa untuk subsidi dan industri," ujar Erika.

Permintaan Solar

Faktor lainnya, adanya permintaan (demand) bagi BBM solar untuk sektor pelabuhan, perikanan, dan pelaku industri yang jumlahnya sangat besar.

Erika menilai, oknum pelaku juga kerap memanfaatkan celah aturan untuk memainkan penyaluran BBM subsidi. Namun, dia percaya itu kini bisa lebih diantisipasi berkat adanya UU Cipta Kerja, yang digantikan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerjak.

"Ada perubahan ketentuan sanksi terkait penyalahgunaan BBM. Sebelum UU Cipta Kerja, tidak sanski pidana dan sanksi administrasi terkait perizinan. Itu sebabkan orang lebih berani salahgunakan BBM," tuturnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com [idr]