Terungkap, Rahmat Effendi Minta Uang ke Pejabat Pemkot Bekasi untuk Bangun Villa

Merdeka.com - Merdeka.com - Wali Kota Bekasi nonaktif, Rahmat Effendi terbukti meminta jatah uang dan memotong uang dari ASN, Kepala Dinas hingga Lurah hingga mencapai Rp7 miliar untuk kepentingan pribadi, salah satunya digunakan membuat villa.

Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Pengadilan Negeri Bandung, Senin (30/5).

Modusnya adalah membuat ASN atau pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi memiliki utang jasa. Dari dakwaan yang dibacakan JPU, rincian uang dari pejabat struktural di lingkungan Pemkot Bekasi sebesar Rp4,3 miliar, sejumlah ASN di Pemkot Bekasi sebesar Rp1,2 miliar, penerimaan dari ASN lain Rp1,4 miliar, lalu dari beberapa lurah sebesar Rp 178 juta.

"(Rahmat Effendi didakwa) menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum yaitu meminta uang dengan jumlah total keseluruhan Rp 7.183.000.000," ucap JPU KPK.

"Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya," ia melanjutkan.

Permintaan uang itu dilakukan bekerjasama dengan sejumlah orang, di antaranya dengan Mulyadi alias Bayong, Yudianto Asda I Pemkot Bekasi dan Kabid di Dinas Tata Ruang Engkos Koswara. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Di antaranya membangun villa di Cisarua, Bogor.

"Terdakwa memberi arahan meminta uang kepada para pejabat struktural di lingkungan Pemkot Bekasi untuk pembangunan Villa Glamping Jasmine Cisarua, Bogor milik terdakwa," ujar jaksa KPK.

Permintaan uang beragam disesuaikan dengan jabatan. Khusus pejabat struktural, angkanya dimulai dari Rp 135 juta hingga Rp 200 juta per orang. Sepanjang tahun 2021, uang yang berhasil dihimpun dan diserahkan secara bertahap kepada anak Rahmat Effendi mencapai Rp4,3 miliar.

Selain itu, ia didakwa menerima uang dari sejumlah pihak hingga mencapai Rp10 miliar rupiah. Uang tersebut di antaranya didapatkan dari sejumlah orang. Yakni, Lai Bui Min sebesar Rp4,1 miliar, Makhfud Rp3 miliar dan Suryadi Mulya sebesar Rp3,3 miliar lebih untuk pengurusan tanah.

Rahmat Effendi dijerat berlapis di antaranya Pasal 12 huruf A Jo Pasal 18 UU Tipikor, Pasal 11 Jo Pasal 18 UU Tipikor, Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 UU Tipikor dan Pasal 11 Jo Pasal 17 UU Tipikor.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi sebelumnya terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan serta pengadaan barang dan jasa dengan barang bukti berupa uang total Rp 5,7 miliar. Dalam kasus ini terdapat sembilan orang tersangka. Pihak yang masuk sebagai pemberi di antaranya Ali Amril (AA) sebagai Direktur PT ME (MAM Energindo); Lai Bui Min alias Anen (LBM) sebagai swasta; Suryadi (SY) sebagai Direktur PT KBR (Kota Bintang Rayatri) dan PT HS (Hanaveri Sentosa); dan Makhfud Saifudin (MS) sebagai Camat Rawalumbu.

Sedangkan sebagai penerima, di antaranya Rahmat Effendi (RE) sebagai Wali Kota Bekasi; M Bunyamin (MB) sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi; Mulyadi alias Bayong (MY) sebagai Lurah Jatisari; Wahyudin (WY) sebagai Camat Jatisampurna; dan Jumhana Lutfi (JL) sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. [ray]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel