Terungkap, Sumber Pendanaan Kelompok Khilafatul Muslimin

Merdeka.com - Merdeka.com - Polda Metro Jaya mengungkap sumber pendanaan kelompok Khilafatul Muslimin selama ini. Yakni, para petinggi Khilafatul Muslimin, termasuk Abdul Qodir Baraja si pendiri, menarik iuran Rp1.000 kepada tiap anggotanya setiap hari.

Demikian diungkap Direktur Reserse Kriminal Umum (Dir Reskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Hengki Heriyadi.

Struktur Khilafatul Muslimin, dikatakan Hengki, mirip dengan struktur kenegaraan.

"Mereka memiliki struktur yang hampir sama dengan negara, dimulai dari pimpinan tertinggi adalah khalifah sudah kami tangkap Abdul Qodir Baraja, kemudian Amir Daulah setingkat provinsi," kata Hengki kepada wartawan, Kamis (16/6).

"Kemudian Amir wilayah setingkat Kabupaten, kemudian Ummul Qura setingkat Kecamatan dan yang paling rendah adalah Amir Masyul," sambungnya.

Hengki menyebut, mereka yang sudah tergabung dengan Khilafatul Muslimin diwajibkan untuk memberikan infak sebesar Rp1.000 setiap harinya.

"Dari semua ini warga-warganya mulai dari tingkat paling bawah wajib memberikan infak sodaqoh per hari Rp1.000, data yang kami dapatkan ini baru puluhan ribu. Kemudian tidak menutup kemungkinan akan ada dana-dana dari luar. Ini masih tahap penyelidikan dan sejak awal kami sudah berkoordinasi dengan PPATK," sebutnya.

Sebelumnya, Polisi terus mendalami pergerakan kelompok Khilafatul Muslimin yang melakukan konvoi motor di sejumlah daerah dengan tujuan menyebarkan khilafah. Polisi sejauh ini sudah menangkap 23 anggota Khilafatul Muslimin.

"Sampai saat ini Polri telah melakukan penangkapan terhadap 23 tersangka dengan rincian, Polda Jateng sebanyak enam tersangka, Polda Lampung sebanyak 5 tersangka, Polda Jabar lima tersangka, Polda Jatim 1 tersangka, dan di Polda Metro Jaya enam tersangka," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (14/6).

Ramadhan mengatakan, para tersangka dijerat Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

"Perlu kami sampaikan bahwa asistensi dan monitoring (kelompok Khilafatul Muslimin) juga dilakukan oleh Densus 88 untuk melakukan pendampingan Polda-Polda yang terjadi pelanggaran atau penindakan yang telah kami sebutkan tadi," ujar Ramadhan. [rhm]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel