Thailand, Indonesia berbagi intelijen untuk memerangi pemberontak

Oleh Panu Wongcha-um

ACEH, Indonesia (Reuters) - Thailand dan Indonesia pada Selasa (14/1) menandatangani perjanjian berbagi data intelijen yang menurut panglima militer Thailand akan membantu membatasi pergerakan pemberontak yang beroperasi di wilayah selatan Thailand yang mayoritas Muslim.

Thailand yang mayoritas beragama Budha dan Indonesia yang mayoritas Muslim akan berbagi informasi tentang "pergerakan para ekstrimis, pemberontak atau kelompok pelaku yang telah merusak keamanan nasional", dokumen resmi yang dilihat oleh Reuters mengatakan.

Dokumen tersebut ditandatangani selama kunjungan resmi Panglima Angkatan Darat Thailand Jenderal Apirat Kongsompong ke provinsi Aceh di Indonesia pada Selasa.

"Ini adalah tentang membatasi kebebasan untuk beroperasi oleh kelompok, karena kami akan berbagi informasi dan memonitor individu," kata Apirat.

Apirat mengatakan bahwa Indonesia, khususnya Aceh, telah digunakan di masa lalu oleh kelompok-kelompok pemberontak Thailand untuk melatih serta untuk bersembunyi dan merencanakan operasi melawan Thailand.

Thailand sedang memerangi pemberontakan separatis Muslim di provinsi selatan Yala, Pattani dan Narathiwat yang telah menewaskan hampir 7.000 orang sejak 2004, menurut kelompok pengawas Deep South Watch.

Dalam satu serangan baru-baru ini, pemberontak menyerbu pos pemeriksaan keamanan dan menewaskan 15 orang.

Sementara itu Kepala Staf Angkatan Darat Indonesia Jenderal Andika Perkasa tidak menyebutkan kelompok militan tertentu yang diminta Jakarta untuk dipantau tetapi menekankan kerja sama regional.

"Dalam menangani masalah keamanan apa pun, kita harus menanganinya bersama," kata Jenderal Andika Perkasa.

Ancaman terhadap Indonesia termasuk kelompok militan Islam seperti Jemaah Islamiyah dan kelompok lain yang diilhami kelompok militan ISIS.

Aceh terlibat dalam pemberontakan yang menewaskan 15.000 orang selama tiga dekade hingga gencatan senjata 2005 antara Gerakan Aceh Merdeka dan Jakarta yang memberikan otonomi khusus kepada daerah tersebut dan memungkinkannya menerapkan hukum Syariah.

Apirat, bagaimanapun, menyatakan tidak ada harapan untuk kesepakatan damai dengan pemberontak Thailand selatan.

"Saya telah mengatakan bahwa tanah di dalam Kerajaan Thailand tidak dapat dipisahkan, tetapi masih ada orang-orang yang menentang ini sepanjang waktu, jadi bagaimana perdamaian dapat dicapai?" katanya.