Tiga Kementerian Ini Dinilai Paling Rawan Korupsi

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali merilis hasil survei integritas publiknya terhadap intansi pemerintah pusat dan daerah untuk 2012. Untuk skala pemerintah pusat, KPK menilai Kementerian Kehutanan, Kementerian Agama, serta Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi pusat yang memiliki integritas publik terburuk.

"Tetapi hanya satu instansi pusat yang memperoleh nilai integritas di bawah nilai enam, yakni Kementerian Kehutanan," tulis KPK dalam siaran persnya, Selasa, 11 Desember 2012.

Survei integritas KPK digelar selama lima tahun terakhir. Dalam survei ini, standar minimal integritas yang ditetapkan oleh KPK adalah senilai 6,00. Penilaian survei dilakukan dengan cara menggabungkan unsur pengalaman integritas dengan bobot 0,667 yang merefleksikan pengalaman responden terhadap tingkat korupsi yang dialaminya di instansi pemerintahan. Potensi integritas dengan bobot 0,333 merefleksikan faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya korupsi.

Untuk tahun ini, survei dilakukan terhadap 498 unit layanan yang tersebar di 20 instansi pusat, lima instansi vertikal, dan 60 pemerintah daerah. Berlangsung pada Juni hingga Oktober 2012, KPK menggunakan responden pengguna layanan sebanyak 15.000 orang yang terdiri dari 1.200 orang responden di tingkat pusat, 8.160 orang responden di tingkat instansi vertikal, dan 5.640 orang responden di tingkat pemerintah daerah.

Kementerian Kehutanan dinilai rawan korupsi karena prosedur izin pelepasan kawasan hutan dinilai tidak jelas dan rawan mengundang suap. Sementara Kementerian Agama disorot negatif karena program pernikahan massal di sebagian Kantor Urusan Agama dinilai rumit dan mengundang uang haram. Badan Pertanahan Nasional berapor merah karena unit layanan Sertifikat Hak atas Tanah dan Peralihan Hak atas Tanah masih tidak transparan dan mengundang uang sogok.

TRI SUHARMAN

Berita Terpopuler:

10 Alasan 21 Desember 2012 Bukan Kiamat

Soal Habibie, Anwar Ibrahim Angkat Bicara

VIDEO Pidato Habibie di Malaysia

Mendagri Akan Beri Sanksi Alex Noerdin

Lecehkan Habibie, Malaysia Dapat Surat Kecaman

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.