Tiga Pejabat Desa di Sumsel Berani Korupsi Rp15 Miliar, Ini Kasusnya

Merdeka.com - Merdeka.com - Tiga pejabat Desa Darmo, Lawang Kidul, Muara Enim, Sumatera Selatan, dipenjara karena melakukan penyelewengan penggunaan keuangan desa dari kompensasi PT Menambang Muara Enim (MME). Tak tanggung-tanggung, uang yang dikorup sebesar Rp15,5 miliar.

Ketiga tersangka adalah seorang wanita inisial MR (31) yang menjabat Sekdes dan Plh Kades Darmo 2019, DD (60) sebagai Ketua Kerjasama Manfaat, serta Ketua BPD sekaligus Ketua Tim 11 inisial SF (70).

Kasatreskrim Polres Muara Enim AKP Toni Saputra mengungkapkan, pemerintah desa setempat melakukan kerja sama pemanfaatan hutan rimba dengan PT MME pada 2018 dan dicantumkan dalam surat perjanjian kerja sama Nomor: 009 MME-YANGCIK-SAFARUDIN/PERJ.MII/2018, tanggal 24 Agustus 2018. Hutan tersebut memiliki luas 15,12 hektare.

"PT MME memberikan konpensasi sebesar Rp16,5 miliar sebagai pemanfaatan hutan untuk keperluan penambangan batubara," ungkap Toni, Rabu (30/11).

Dalam perjalanannya, para tersangka kompak memasukkan dana tersebut ke rekening pribadi salah satu dari mereka. Tindakan mereka melanggar Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang disebutkan dana kerja sama harus dimasukkan ke rekening kas desa.

Dalam penggunaan dana yang dikelola berdasarkan Surat Keputusan Kades Darmo Nomor 03/kpts/3/2019 tanggal 13 Maret 2019 tentang penggunaan dana hasil kesepakatan kerja sama memanfaatkan hutan rimba Darmo, tidak sesuai dengan mekanisme APBDes dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

"Dari hasil audit BPKP Sumsel, terjadi kerugian negara sebesar Rp15,5 miliar, ketiganya kami tetapkan tersangka dan ditahan," ujarnya.

Dalam kasus ini, penyidik menjerat para tersangka dijerat Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor. Dalam pasal ini disebutkan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda Rp1 miliar. Barang bukti diamankan dokumen kerjasama, dokumen permintaan pencairan dana ke rekening atas nama tersangka DD, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kerjasama, dan uang tunai sebesar Rp1,056 miliar. [cob]