Tiga Pejabat di Pemprov Sumsel Dicurigai Korupsi

TRIBUNNEWS.COM, LAMPUNG - Tiga pejabat negara di Provinsi Sumsel dicurigai melakukan tindak pidana korupsi. Ketiganya sudah masuk dalam Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPTAK) antara tahun 2006-Agustus 2012.

Hal tersebut dibeberkan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf saat berkunjung ke Sriwijaya Post (Sripo), Kamis (27/9) siang. Yusuf yang disertai Humas PPATK M Natsir Kongah dan jajarannya diterima oleh Pemimpin Redaksi Sripo Hadi Prayogo, Sekretaris Redaksi Salman Rasyidin serta Redaktur Kota di ruang rapat lantai III.

“Dari kalangan eksekutif ada tiga orang setingkat bupati atau asisten yang masuk,” ujar Yusuf yang membacakan daftar LKTM di Sumsel tahun 2006-Agustus 2012.

Dibeberkan oleh Yusuf, ketiga pejabat tersebut termasuk dalam 764 LTKM di Sumsel yang dimiliki oleh PPATK. Namun dari jumlah tersebut, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pihaknya ternyata sebanyak 32 laporan terindikasi mengandung unsur tindak pidana dan sudah disampaikan ke penyidik untuk ditindaklanjuti.

“Dari 32 laporan, korupsi sebanyak 16 laporan, pencucian uang 7 laporan, suap 2 laporan, penipuan 3 laporan, narkotika 1 laporan, kehutanan 2 laporan dan pajak 1 laporan,” kata Yusuf yang ternyata merupakan putra daerah dari Sumsel, tepatnya Pendopo, Muaraenim.

Terkait dengan adanya pejabat yang dilaporkan memiliki LTKM, Yusuf mengharapkan agar kepala daerah sebelum mengangkat seorang pejabat eselon I dan II, terlebih dahulu melakukan klarifikasi ke PPATK. “Beberapa daerah lain sudah melakukan klarifikasi pejabat sebelum diangkat menduduki jabatan, tetapi di Provinsi Sumsel belum melakukan klarifikasi ke PPATK,” ujarnya.

Selain itu PPATK juga berharap adanya pembatasan transaksi uang secara tunai atau cash. Alasannya transaksi secara tunai sulit terdeteksi. Ia mencontohkan, dari transaksi Rp 10O juta, sebesar Rp 70 juta melalui bank dan sisanya bisa dilakukan secara tunai.

Usulan pembatasan transaksi secara tunai tersebut telah diusulkan kepada pihak pemerintah, meski demikian belum mendapat persetujuan dari pihak terkait. Padahal di luar negeri transaksi uang dengan jumlah tertentu sudah dipantau. Di Australia kata Yusuf, transaksi 30 dolar saja harus terperinci keperluannya.

“Memang setelah dilakukan penelitian oleh PPATK perlu dilakukan pembatasan transaksi secara tunai. Dengan cara demikian diyakini korupsi bisa ditekan, karena ujung-ujungnya korupsi adalah duit,” katanya.

Yusuf yang sempat berdiskusi dengan jajaran redaksi Sripo mengungkapkan sangat respek dengan media massa. PPATK menurutnya sangat membutuhkan kontrol dari media massa dalam menjalankan tugasnya meneliti LTKM dan tindak lanjutnya oleh penyidik terkait. “PPATK menilai media punya power. Biasanya penegak hukum lebih takut dengan media. Oleh karena itu kasus besar memang harus disuarakan oleh media,” katanya.

REGIONAL POPULER

  • Mobil Seharga Rp 1 Miliar Karam Bersama KMP…
  • Pemuda Mabuk Mengaku Tidak Sengaja Sodomi Istri Orang
  • Ini Akibat Berhubungan Intim dengan Wanita Belia
  • Boyongan ke Jakarta, Jokowi Bawa Kaset Metal
  • PSK yang Tobat Itu Kini Disebut Wanita Harapan
Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.