Tiket Masuk Pulau Komodo Naik, DPR Dorong Pemda NTT dan Pelaku Wisata Cari Solusi

Merdeka.com - Merdeka.com - Anggota DPR RI asal Nusa Tenggara Timur (NTT) Andreas Hugo Pareira mendorong Pemerintah Daerah NTT dan pelaku pariwisata Labuan Bajo untuk mencari solusi bersama kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo. Hal itu menyusul ramai aksi protes pelaku pariwisata Labuan Bajo akibat kenaikan harga tiket masuk.

"Saya kira, Pemda NTT dan perwakilan organisasi-organisasi pelaku wisata perlu duduk bersama untuk mencari solusi demi menghentikan aksi-aksi demo di Labuan Bajo," ujar Andreas kepada wartawan, Rabu (3/8).

Bila aksi protes terus digelar dan tidak ada solusi bersama, menurut Andreas, akan memberikan kesan negatif kepada para wisatawan. Menurut dia, aksi protes itu akan berdampak negatif dengan berkurangnya wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo.

"Situasi Labuan Bajo dengan suguhan aksi-aksi demo merupakan suguhan yang buruk bagi wisatawan dan negatif campaign untuk Labuan Bajo-Flores," kata Andreas.

"Kalau demo mogok massal ini berlangsung terus, lama kelaaman wisatawan enggan dan tidak nyaman berkunjung ke Labuan Bajo," terang politikus PDIP ini.

Andreas bisa memahami alasan pelaku pariwisata menggelar aksi protes. Ada dua penyebabnya. Anggota Komisi X DPR RI ini menilai, kenaikan tiket masuk kawasan Taman Nasional Komodo cukup mengagetkan para pelaku pariwisata. Apalagi tengah bangkit setelah terdampak pandemi Covid-19.

"Kekhawatiran ini wajar, karena palara pelaku wisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo sebagaimana pelaku wisata daerah lain benar-benar terpukul oleh pandemi," terang Andreas.

Para pelaku pariwisata juga tidak percaya dengan alasan urgensi konservasi Pulau Komodo dan Pulau Pada di balik kenaikan tarif. Sebab, pelaku pariwisata menilai kenaikan tarif hanya memberikan hak monopoli Pemda kepada BUMD Flobamora untuk menetapkan tarif dan mengelola Taman Nasional Komodo.

"Penyebab mogok massal ini juga nampaknya dipicu juga oleh ketidak percayaan pelaku wisata akan motif alasan kenaikan tarif dengan diberikan hak monopoli oleh Pemda NTT kepada BUMD Flobamora untuk menetapkan tarif dan mengelola TN Komodo," kata Andreas.

Maka itu, Andreas akan meminta pimpinan Komisi X yang membidangi pariwisata untuk menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan Pemda NTT dan pelaku pariwisata untuk duduk bersama.

"Saya akan meminta Komisi X untuk mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengundang Kemenparekraf, Perwakilan Pelaku Wisata di Labuan Bajo, Badan Pelaksana Ototita Labuan Bajo-Flores (BPOLBF) dan PT Flobamora pada massa sidang yang akan datang," kata Andreas. [ray]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel