Tingkatkan Performa Birokrasi, Jabar Luncurkan 7 Aplikasi Kepegawaian

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Bandung - Sebanyak tujuh aplikasi kepegawaian diluncurkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) untuk meningkatkan performa birokrasi. Ketujuh aplikasi baru itu melengkapi 26 aplikasi digital lain yang menunjang kerja aparatur sipil negara (ASN).

Tujuh aplikasi itu yakni e-Kartu, e-Pensiun, e-Pangkat, e-Mutasi, e-KGB, e-Fungsional, e-Cuti. Sehingga, ketujuh aplikasi tersebut melengkapi 33 aplikasi dengan lebih dari 1.000 fitur yang masuk dalam ekosistem Jabar SMART Birokrasi. Ini merupakan sistem informasi manajemen ASN terintegrasi dengan birokrasi berbasis digital.

"Jadi hari ini ada tujuh aplikasi layanan kepegawaian melengkapi 26 yang sudah duluan. Ini menandakan satu tantangan satu aplikasi. Ini komitmen kita menjadikan ASN Jabar juara yang terwujud oleh sebuah revolusi digital," kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Jabar Command Center Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (15/11/2021).

Emil, sapaannya, menyebut secara umum ranking e-government Indonesia saat ini masih belum maksimal walaupun sudah melompat ke rangking 88 dunia. Sementara, di tingkat ASEAN ada di rangking enam.

"Karena kewenangan kita di provinsi minimal kita harus jadi yang terbaik se-Indonesia," ujarnya.

Terbukti 26 aplikasi lama telah mengantarkan Jabar sebagai pemerintah daerah terbaik dalam anugerah meritokrasi oleh Kemenpan RB. Bahkan, sejumlah aplikasi Jabar sudah dijadikan percontohan pemerintah pusat dan daerah.

"Kuncinya adalah mau beradaptasi, ASN yang malas, diam di zona nyaman dan tidak mau belajar akan ketinggalan," ucap Emil.

*** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

8 Area Reformasi Birokrasi

Ilustrasi Aparatur Sipil Negara atau PNS
Ilustrasi Aparatur Sipil Negara atau PNS

Lebih jauh Emil mengatakan, perubahan reformasi birokrasi ada di delapan area. Salah satunya, organisasi di mana tantangannya adalah seiring aturan baru nomenklatur dan sistemnya harus menyesuaikan.

Oleh karena itu, mantan Wali Kota Bandung ini mengingatkan ASN harus punya semangat manajemen perubahan yang tidak boleh kalah dari swasta khususnya dalam hal teknologi informasi.

"Kita juga harus ikut mereka jangan punya persepsi seolah-olah kita satu langkah di belakang yang terjadi di dunia swasta," dia menegaskan.

Area perubahan lain perundang-undangan yang menyesuaikan dengan perkembangan, sumber daya manusia, akuntabilitas kerja, penguatan pengawasan, tata laksana, serta komunikasi dan pelayanan publik.

"Itulah kenapa kita melakukan cetak biru Jabar digital province," ucap Emil.

Adapun sistem birokrasi yang sedang Pemprov Jabar jalankan saat ini adalah birokrasi 3.0 atau dinamis. Jabar sudah sejak lama meninggalkan birokrasi 1.0 yang masih "primitif" di mana inovasi akan hadir bila ada aturannya.

"Dulu ojol duluan baru peraturan hadir, itu contohnya," ungkap Emil.

Kemudian yang hari ini masih banyak digunakan yaitu birokrasi 2.0 atau performa. Menurut Emil, kelemahan birokrasi ini yakni masih menganggap bahwa urusan mengelola pembangunan adalah urusan ASN saja.

"Maka Jabar sekarang sedang menggeser pola organisasinya menjadi pola dinamis yaitu barang siapa cinta Jabar maka kita tampung dan salurkan dalam struktur OPD. Seperti hadirnya Jabar Digital Service yang 90 persennya adalah non-ASN, kita kan butuh SDM yang tahu coding, inilah kecepatan Jabar," ujarnya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel