Tiru Kebijakan Indonesia, Zimbabwe Bakal Larang Ekspor Tambang Mentah

Merdeka.com - Merdeka.com - Pemerintah Joko Widodo atau Jokowi sangat fokus untuk menjalankan hilirisasi tambang di Tanah Air. Bahkan, pemerintah tak takut untuk melarang ekspor tambang mentah meski ditentang beberapa negara.

Terbaru, Jokowi akan melarang ekspor tambang mentah jenis bauksit mulai Juni 2023. Sebelum pelarangan ekspor bauksit, Jokowi juga sudah melarang beberapa ekspor komoditas seperti bijih nikel yang dikecam oleh banyak negara.

Atas keputusan kebijakan yang diambil pemerintah, Indonesia pu digugat oleh Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan dinyatakan kalah.

WTO memenangkan gugatan Uni Eropa atas Indonesia terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel Oktober 2022 lalu. Namun, kekalahan itu tak lantas membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) gentar. Bukannya mundur, Jokowi malah melanjutkan larangan ekspor pada bijih bauksit.

Presiden Jokowi mengingatkan kepada jajaran untuk melakukan banding dan terus melakukan hilirisasi untuk bahan-bahan tambang lainnya.

"Enggak apa-apa kalah, saya sampaikan ke menteri, banding. Nanti babak yang kedua hilirisasi lagi bauksit," ujar Jokowi, dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2022, Jakarta, Rabu (30/11).

Ternyata kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia, juga ditiru oleh Zimbabwe yang juga melakukan pelarangan ekspor mineral mentah, salah satunya ekspor lithium.

Dilansir dari The Zimbabwe Mail, Pemerintah Zimbabwe mengatakan telah kehilangan USD 1,7 miliar karena telah mengekspor sebagai mineral mentah dan tidak mengolahnya menjadi baterai di dalam negeri.

Alih-alih mengekspor bahan mentah, Zimbabwe berharap bisa mengembangkan industrinya sendiri. "Tidak boleh ada bijih yang mengandung lithium, atau lithium yang tidak dimanfaatkan yang boleh diekspor dari Zimbabwe ke negara lain kecuali dengan izin tertulis dari menteri," ujar Menteri Pertamabangan Zimbabwe Winston Chitando.

"Logam dasar seperti litium, nikel, kromium, mangan, tantalit, dan sejenisnya. Jadi, semua mineral mentah ini harus diproses sebelum dikirim dan langkah kebijakannya segera berlaku," tambahnya.

Dia menjelaskan bahwa para penambang sejak lama telah menyadari sikap pemerintah terhadap penambahan nilai yang didorong oleh visi ekonomi jangka panjangnya.

"Pemerintah sudah lama berbicara tentang penambahan nilai sehingga tidak ada orang di sini yang tidak sadar. Visi Presiden Emmerson Mnangagwa adalah industrialisasi ekonomi dan kita harus serius dalam hal penambahan nilai sehingga kita sepenuhnya melakukan industrialisasi ekonomi Zimbabwe," terangnya. [idr]