Tiru Negara Lain, Indonesia Terus Tingkatkan Daya Saing UMKM

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melakukan berbagai upaya meningkatkan kualitas dan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM. Ini mengingat dampak penurunan ekonomi akibat pandemi Covid-19 sejak awal 2020 masih jauh dari selesai, terlebih bagi para pelaku UMKM.

Di sisi lain, pemerintah menyadari pentingnya UMKM di Indonesia sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Upaya yang diambil pemerintah antara lain melalui UU Cipta Kerja yang memberikan berbagai kemudahan bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk pengembangan usahanya.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga memandang penting untuk belajar dari negara – negara lain dalam hal perbaikan ekosistem dan daya saing UMKM.

Bekerjasama dengan Proyek NSLIC/NSELRED, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar diskusi berbagi pembelajaran antar negara secara daring.

Isu yang dibahas antara lain mengenai pembelajaran praktik-praktik baik, tantangan, maupun peluang dalam menciptakan ekosistem dan daya saing UMKM yang lebih baik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian diwakili Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja mengamanatkan tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM melalui pengelolaan terpadu UMKM, partisipasi UMKM dalam infrastruktur publik.

“Pada webinar ini, seluruh peserta akan dapat memperkaya wawasan dengan mendapatkan pembelajaran dari praktik terbaik internasional (international best practices) tentang peningkatan daya saing ekonomi yang diambil dari kebijakan yang telah dilaksanakan selama ini oleh beberapa negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD),” kata Susiwijono dalam sambutannya, Kamis (4/11/2021).

Laporan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia menunjukkan bahwa hambatan bagi UMKM berupa hambatan internal. Mulai dari akses keuangan, sumber daya manusia, legalitas dan akuntabilitas.

Kemudian hambatan eksternal seperti iklim usaha yang tidak mendukung, kurangnya dukungan infrastruktur dan akses bahan baku serta akses ke pasar internasional.

Kemudian kemudahan perizinan berusaha, layanan bantuan dan pendampingan hukum, kemudahan fasilitasi pembiayaan dan insentif fiskal, dan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem/aplikasi pembukuan.

Dengan harapan bahwa semua kemudahan tersebut dapat mendorong tumbuhnya UMKM di Indonesia yang akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja.

Hadir sebagai sebagai pembicara pada sesi presentasi dan diskusi yaitu Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas Pungky Sumadi, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Aribowo.

Kemudian Kepala Bappeda Kabupaten Belitung Timur Bayu Priyambodo, Analis Kebijakan OECD Marco Marchese, Pakar Kebijakan Daya Saing dan Praktik-Praktik Baik UKM Greg Elms, dan Founder Archipelago (platform digital Kanada untuk produk-produk UMKM Indonesia) Liza Wajong.

Pembelajaran dari negara-negara maju menunjukkan pentingnya pemanfaatan teknologi digital, koordinasi antar pemangku kepentingan, dan koordinasi antar tingkatan pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Komitmen Kanada

Bekerjasama dengan Proyek NSLIC/NSELRED, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar diskusi berbagi pembelajaran antar negara secara daring.
Bekerjasama dengan Proyek NSLIC/NSELRED, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar diskusi berbagi pembelajaran antar negara secara daring.

Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Cameron McKay mengakui jika semua menyadari pentingnya usaha mikro dan kecil di Indonesia.

Apalagi di Indonesia,terdapat 64 juta usaha mikro, kecil dan menengah menyediakan lapangan pekerjaan bagi 97 persen tenaga kerja nasional.

Kanada berkomitmen untuk bekerjasama dengan Indonesia, khususnya dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM di Indonesia.

Melalui proyek NSLIC/NSELRED, Kanada telah mendukung usaha mikro dan kecil di Indonesia dengan total penerima manfaat sekitar 5,278 unit usaha, mulai dari kelompok tani, koperasi, usaha mikro dan kecil yang sudah menyediakan lapangan pekerjaan bagi 71.376 individu.

UMKM pada dasarnya memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Sebanyak 97 persen tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor UMKM dan sektor ini berkontribusi sebesar 61 persen terhadap GDP.

Namun, salah satu sektor yang paling terdampak di masa pandemi adalah UMKM. Berdasarkan laporan studi LPEM FEB Universitas Indonesia dan UNDP pada September 2020, peningkatan angka pengangguran tertinggi terjadi di sektor UMKM. 9 dari 10 UMKM di Indonesia mengalami penurunan permintaan produk-produknya selama pandemi.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel