Tito Karnavian Perintahkan Pemda Percepat Aduan Pelayanan Publik

Bayu Nugraha, Eduward Ambarita
·Bacaan 1 menit

VIVAMenteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengeluarkan surat edaran (SE). Surat Edaran itu berisi agar kepala daerah untuk segera mempercepat penyelesaian pengelolaan pengaduan pelayanan publik, khususnya pada Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2020.

Hal itu tertuang dalam surat edaran Nomor 490/1921/SJ yang ditandatangani Jenderal purnawirawan kepolisian itu, pada 18 Maret 2021.

"Segera tindaklanjuti pengaduan pelayanan publik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dengan mengedepankan asas penyelesaian secara cepat, akurat, dan tuntas,” ujar Tito, dikutip dalam surat edaran tersebut, yang dikutip dari laman setkab.go.id, Selasa 23 Maret 2021.

Surat Edaran Tito tersebut ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia. Mantan Kapolri ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa seluruh penyelenggara di sektor pelayanan, termasuk pemda, wajib menerima, menanggapi, memproses dan menyelesaikan setiap pengaduan.

Oleh karenanya, pengelola pelayanan publik juga diminta segera mengimplementasikan amanat tersebut, melalui pemanfaatan aplikasi pengaduan.

“Secara aktif mengimplementasikan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui pemanfaatan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!),” ujar Tito sebagaimana sesuai butir nomor 2 dalam edaran tersebut.

Sesuai hasil evaluasi pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR, persentase penyelesaian pengaduan pada tahun 2020 oleh pemerintah daerah Tahun 2020 baru mencapai 69,78 persen. Ia meminta, tindak lanjut terkait laporan tersebut segera dirampungkan sebelum masa tenggat yang sudah ditentukan.

Tito juga meminta, Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pembinaan agar penyelesaian tidak lanjut pengaduan dari kepala daerah tingka II di bawahnya untuk dipercepat.

“Khusus tindak lanjut pengaduan tahun 2020 diselesaikan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) paling lambat pada 30 Maret 2021, sebagai salah satu indikator penilaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik,” tutur Tito.

Baca juga: Dua Ormas di Depok Bentrok Gegara Mobil Ditarik Leasing