Tjahjo: Tidak Perlu Dibuat UU Kamnas

Semarang (ANTARA) - Anggota Komisi I (Bidang Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi) DPR RI Tjahjo Kumolo menegaskan, tidak perlu ada UU Keamanan Nasional karena pengaturan peran dan posisi semua aktor kamnas sudah termaktub dalam undang-undangnya masing-masing.

"Setelah saya cermati dan kaji ulang, ternyata tidak perlu dibuat Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas, red.) yang sekarang masuk agenda DPR dan Pemerintah. Mengapa? Karena peran dan posisi semua aktor kamnas sudah diatur secara proprorsional di dalam UU-nya sendiri-sendiri," katanya kepada ANTARA di Semarang, Minggu petang.

Walaupun sekarang sedang dalam proses agenda pembahasan awal di DPR yang memulainya dengan voting dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Kamnas apakah perlu atau tidaknya pembahasan RUU itu, menurut Tjahjo, harusnya melihal hal itu dari aspek kemaslahatannya bagi masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara objektif.

Tjahjo yang anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah I itu menegaskan bahwa kamnas adalah suatu "kondisi" yang harus diwujudkan dengan menyinergikan peran aktor-aktor, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), diplomasi, dan keamanan dalam negeri.

Disebutkan Tjahjo, TNI sudah diatur secara proporsional di dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara. Begitu pula, aktor diplomasi juga sudah diatur di dalam UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara dan berbagai peraturan perundang-undang mengenai hubungan luar negeri lainnya.

Kemudian, lanjut Tjahjo, peran aktor keamanan dalam negeri juga sudah diatur di dalam Pasal 4 UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di dalam Pasal 4 UU Polri disebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Oleh karena itu, menurut Tjahjo, proses pembahasan RUU Kamnas di Pansus--beranggotakan Komisi I dan III (Bidangi Hukum dan Perundang-undangan, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan) DPR RI--justru akan mementahkan kembali semua undang-undang tersebut.

Namun, lanjut dia, seandainya terjadi gelagat kondisi yang "emergency" pun, Pemerintah bisa menggunakan peran TNI untuk membantu operasional keamanan dalam negeri berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Di negara-negara demokrasi yang berdasarkan hukum, kata Tjahjo, penegakan keamanan dalam negeri yang pertama-tama adalah "law enforcement" (penegakan hukum).

"Jadi, bukan dengan aksi kekuatan militer karena ancaman dalam negeri atau bukan ancaman militer asing, melainkan perbuatan melawan hukum negara oleh warga negaranya sendiri," demikian Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo.(ar)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.