TNI-Polri Harus Terapkan Strategic Leadership

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Sejak dipisahkan oleh Tap MPR No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kinerja dan efektivitas kedua institusi ini kerap menjadi sorotan masyarakat.

Politisi PDI Perjuangan mengatakan, isu mengenai minimnya sinergisitas dan irisan kewenangan yang sering kali berbenturan diantara keduanya. Kerap menjadi kendala dalam penyelesaian tanggungjawab yang diemban oleh TNI dan Polri.

Selain itu, imbuhnya, permasalahan lain yang masih ditemukan adalah mengenai kepemimpinan.

Nilai Merit System masih minim diterapkan di TNI dan Polri. Sehingga, terkadang kompetensi tidak menjadi pertimbangan utama dalam menilai kelayakan seseorang dalam menempati suatu jabatan.

Menurutnya lagi, atas berbagai permasalahan yang terjadi di dalam organisasi TNI dan Polri, Reformasi Birokrasi merupakan kunci jawaban yang pelaksanaannya tidak lagi dapat ditunda oleh kedua lembaga ini.

Apalagi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah membuat Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional yang dapat dijadikan acuan oleh TNI dan Polri dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di lembaganya.

"Standar dan nilai reformasi birokrasi yang telah ditetapkan KemenPAN dan RB, TNI dan Polri serta seluruh lembaga publik di Indonesia harus mampu menerapkan Kepemimpinan Stratejik (Strategic Leadership) sebagai fondasi dalam menjalankan Reformasi Birokrasi di lembaganya," ungkap Dewi dalam Kuliah Umum "Strategic Leadership Dalam Reformasi Birokrasi dan Sinergisitas TNI-POLRI", Di Seskoad Bandung, Jumat (14/9/2012).

Dijelaskan, bahwa kepemimpinan Strategis sebenarnya bukan hal baru. Namun konsep ini belum banyak diterapkan pada lembaga publik di Indonesia.

Menurutnya, kepemimpinan strategis berkaitan dengan kemampuan memimpin organisasi dengan menanamkan nilai dan melakukan aksi yang berguna bagi keberlanjutan organisasi, termasuk dalam memotivasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Lanjutnya, diantara beberapa hal yang menjadi fondasi dalam konsep kepemimpinan strategis ini adalah strategic process (proses strategis), strategic content (muatan strategis), strategic competence (kompetensi strategis), strategic context (konteks strategis).

"Penerapan merit system merupakan kunci utama yang tidak boleh dilepaskan dalam memilih orang yang tepat untuk menempati suatu posisi. Selain itu kemampuan untuk thinking ahead, thinking again, dan thinking across juga diperlukan, khususnya dalam merubah organisasi menjadi organisasi perubahan."

Setelah dipaparkan mengenai konsep strategic leadership tersebut, menurutnya, maka TNI dan Polri tidak boleh menunda pelaksanaan reformasi birokrasi keduanya. Hal ini karena hanya dengan reformasi birokrasi dan penerapan strategic leadership, sinergisitas dan koordinasi yang sejalan akan dapat terbangun pada kedua lembaga strategis tersebut.

Selain itu, yang tidak kalah penting adalah bahwa kedudukan TNI dan Polri di dalm Pemerintahan harus seimbang.

Berita Terkait: Pemilihan Gubernur DKI
  • Foke Emosi Pembicaraannya Dipotong
  • Diiserang Jokowi Tentang Konflik Jakarta, Foke: Ini Jakarta
  • Jokowi: Konflik Sampai Ada yang Mati Terus, Selesai Apanya?
  • Jokowi Sindir Foke Soal Keamanan Ibu Kota
  • Jokowi: Gubernur dan Wakil Gubernur Harus Akur
  • Foke Emosi Tanggapi Jokowi Soal Pasar Becek
Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

POLL

Apakah kemampuan berbahasa Inggris dengan lancar wajib dimiliki oleh kandidat capres maupun cawapres?

Memuat...
Opsi Pilihan Jajak Pendapat