Tol Trans-Sumatera Pakai UU Baru Pembebasan Lahan  

  • Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Tempo
    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyayangkan penolakan Istana atas akuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri. "Sayang sekali sebenarnya. Momentum yang sangat baik tidak bisa kita manfaatkan," kata Dahlan kepada wartawan melalui pesan pendek pada Rabu, 23 April 2014. …

  • Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Merdeka.com
    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    MERDEKA.COM. Kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Sekretaris Kabinet (Setkab) Dipo Alam meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan menunda rencana privatisasi PT. Bank Tabungan Negara (BBTN). …

  • Kemendag klaim industri fesyen muslim RI paling ternama di dunia

    Kemendag klaim industri fesyen muslim RI paling ternama di dunia

    Merdeka.com
    Kemendag klaim industri fesyen muslim RI paling ternama di dunia

    MERDEKA.COM. Kementerian Perdagangan mengklaim industri fesyen muslim Indonesia saat ini paling ternama di dunia. Industri sejenis di Malaysia, negara muslim terdekat, dinilai belum mampu menyaingi. …

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Djoko Murjanto, mengatakan, pembebasan lahan tol Trans Sumatera akan menggunakan Undang-Undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. "Undang-Undang Pembebasan Tanah yang baru sudah mulai berlaku tahun ini, sehingga setiap pembangunan infrastruktur yang baru harus menggunakan undang-undang tersebut," kata Djoko saat ditemui di kantornya, Jumat, 22 Februari 2013.

Djoko memperkirakan, biaya pembangunan dan pembebasan tanah pada proyek Trans Sumatera akan menghabiskan dana triliunan rupiah. Sebab, jika ditotal, panjang tol Trans Sumatera bisa mencapai 2.969 kilometer. Oleh sebab itu, pembebasan lahan di ruas tol itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati oleh pemerintah.

Adapun pembebasan lahan tol Trans Sumatera nantinya akan menggunakan dana pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah daerah setempat dengan porsi pendanaan yang lebih kecil. Selain itu, Djoko menambahkan, pembebasan lahan juga akan menyertakan Badan Pertanahan Nasional di dalamnya.

Djoko mengatakan, dalam undang-undang tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum saat ini hanya bertugas mempersiapkan seluruh perencanaan proyek. Setelah itu, rencana pembangunan diserahkan kepada kepala pemerintahan daerah tingkat provinsi. Pemerintah provinsi kemudian membuat uji publik dengan masyarakatnya. Jika disetujui, pemerintah provinsi kemudian mengeluarkan surat persetujuan penetapan lokasi proyek.

"Karena itu, BPN sudah harus menyiapkan lembaganya. Karena undang-undang baru menyebutkan BPN mengambil lead dalam proses pembebasan lahan," kata Djoko. Sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum akan hanya menyediakan pendanaan pembebasan tanah sesuai dengan progres yang dilakukan BPN.

Tol Trans Sumatera adalah tol yang rencananya membentang dari Aceh hingga Lampung. Tol ini akan menghubungkan kota-kota besar di Pulau Sumatera dan menjadi bagian dari proyek high grade highway Sumatera. Dana pembangunan tol Trans Sumatera diperkirakan mencapai Rp 360 triliun.

RAFIKA AULIA

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...