Tolak Ahok, Ini Kriteria Dirut yang Diinginkan Serikat Pekerja Pertamina

Liputan6.com, Jakarta - Federasi Serkiat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyatakan menolak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk mengisi jabatan Direktur Utama. Kelompok tersebut pun memiliki kriteria sendiri untuk sosok yang tepat menduduki jabatan tersebut.

Presiden FSPPB Arie Gumilar mengatakan, sosok pengisi jabatan Direktur Utama Pertamina lebih baik dari kalangan internal perusahaan.

"Dari kalangan internal saya rasa lebih baik," kata Arie, saat berbincang dengan Liputan6.com, dikutip di Jakarta, Senin (18/11/2019).

Dia menyebutkan, kriteria sosok Direktur Utama yang diinginkan serikat pekerja adalah, yang paham bisnis Pertamina dari hulu sampai hilir. Selain itu, Direktur Utama yang baru juga harus mampu menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33.

"Memiliki komitmen untuk menegakkan kedaulatam energi indonesia sesuai amanat UUD 45 Pasal 33," ujarnya.

Untuk diketahui, Pasal 33 mengatur soal pengelolaan ekonomi dan sumber daya nasional. Pada Ayat (1) berbunyi, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Dalam ayat (2) menyebutkan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak mesti dikuasai oleh negara.

Ayat (3), menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.

Ahok Bakal Masuk BUMN, Ini Kata Pengamat

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat ngevlog pertama kali usai bebas dari penjara. (Youtube: Panggil Saya BTP)

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok digadang akan mengisi jabatan direksi Perusahaan Badan Usaha Milik Negarta (BUMN), diantaranya Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria mengatakan, jika Ahok nanti ditunjuk sebagai Direktur Utama Pertamina, maka Ahok termasuk orang dari luar Pertamina ke lima berturut-turut yang duduk sebagai orang nomor satu di perusahaan energi plat merah tersebut.

"Selama ini sudah empat kali berturut-turut kursi dirut Pertamina diduduki oleh orang nonkarier dan ternyata hasilnya pun biasa-biasa saja," kata Sofyano, di Jakarta‎, Jumat (15/11/2019).

Dia memandang, penunjukan orang di luar Pertamina sebagai Direktur Utama Pertamina, menunjukan pemerintah tidak percaya dengan kemampuan pegawai karier Pertamina, sehingga kembali memilih orang luar memimpin Pertamina.

"Apakah pemerintah yang berkuasa tak percaya dengan kemampuan orang karier Pertamina sehingga tidak mau menempatkan mereka menduduki kursi Dirut Pertamina?," ungkapnya.

Menurutnya, penunjukan Ahok sebagai Direktur Utama Pertamina akan menimbulkan pertanyaan, mengenai keberhasilan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam membina pejabat karier Pertamina, sehingga tidak dipercaya dan tidak pantas mendapat kesempatan memimpin Pertamina.

"Jika nanti Dirut Pertamina diganti lagi, dan ternyata orang luar yang dipercaya kembali, maka itu bisa saja dipahami bahwa pemerintah gagal membina orang Pertamina," tandasnya. 

Pernah Kena Kasus Hukum, Ahok Tak Bisa jadi Direksi BUMN?

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menghadiri Kongres V PDIP di Denpasar, Bali, Kamis (8/8/2019). Ahok sempat disinggung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya. (Liputan6.com/JohanTallo)

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyambangi kantor Kementerian BUMN Rabu (13/11/2019). Pertemuan tersebut ternyata membahas rencana Menteri BUMN Erick Thohir untuk menempatkan Ahok di jajaran direksi salah satu BUMN.

Sebagaimana yang diketahui, Ahok berasal dari kalangan politisi. Dirinya pernah terjerat kasus hukum tentang penodaan agama dan divonis 2 tahun penjara. Apakah rekam jejak tersebut mempengaruhi peluang penempatannya sebagai direksi BUMN?

Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute Achmad Yunus menyatakan, sebenarnya menjadi karyawan BUMN saja, seseorang harus bebas dan tidak pernah terkena tindak pidana.

"Jadi sebenarnya di BUMN ada peraturan, yang pernah dipidana tidak bisa menjabat karena telah melanggar disiplin. Itu untuk karyawan ya, apalagi direksi," ungkapnya saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (14/11/2019). 

Selain itu, pemilihan direksi BUMN secara profesional juga sangat kompetitif. Lanjut Achmad, persaingan menjadi direksi BUMN sangat ketat, karena kompetisi awal dari pejabat karier, naik menjadi pejabat struktural, kemudian masuk full talent menjadi direksi harus dilalui dengan baik.

Hal tersebut dilakukan karena direksi BUMN yang bekerja harus loyal, memahami proses bisnis dan menciptakan trust kepada stakeholder. Oleh karenanya, Achmad menambahkan, agak susah untuk kalangan politisi bergabung di BUMN karena dirinya harus mengubah arus dari politik ke profesional.

Meski demikian, Achmad mengatakan tidak ada salahnya memberikan kesempatan dan waktu bagi Ahok untuk membuktikan jika dirinya layak menempati posisi di BUMN. Ada beberapa contoh tokoh non-profesional yang sukses memimpin satu BUMN, salah satunya Budi Waseso.

"Contohnya seperti Buwas (Budi Waseso), itu kan polisi yang sangat tegas, memimpin Bulog ternyata bagus, efek dari sikap tegasnya," ujar Achmad.  

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: