Tolak KLB, Pengurus Demokrat Datangi Kemenkumham Jatim

Lis Yuliawati, Nur Faishal (Surabaya)
·Bacaan 2 menit

VIVA – Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur dan DPC Partai Demokrat se-Jatim mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur di Surabaya, Rabu, 10 Maret 2021.

Mereka datang untuk menyampaikan surat agar Kemenkumham tidak menerima dan mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5 Maret 2021 lalu.

"Kami dari DPD dan mewakili seluruh DPC memohon Kemenkumham untuk tidak mengesahkan hasil KLB Deli Serdang, sebab acara tersebut dilaksanakan dengan cara-cara ilegal, terselubung bahkan tidak terpuji," kata Ketua Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPD Partai Demokrat Jatim, Zainal Fandi.

Menurut Zainal, ada sejumlah alasan mendasar pihaknya mendesak Kemenkumhan untuk tidak mengesahkan hasil KLB Deli Serdang. Selain KLB tersebut tidak disetujui oleh majelis tinggi partai, kegiatan itu juga tidak memenuhi syarat 2/3 DPD dan 1/2 DPC sebagai pemilik suara yang sah.

"Kami pastikan, KLB yang dimotori Jhony Alen Marbun dan kawan-kawan merupakan bentuk kejahatan demokrasi yang sangat serius serta bentuk persekongkolan jahat karena telah menabrak rambu-rambu hukum yang berlaku," ujar Zainal.

Di Kemenkumham, lanjut dia, pihaknya juga telah melampirkan sejumlah dokumen, di antaranya, perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai Demokrat tanggal 18 Mei 2020. Surat Keputusan Nomor : M.HH-15.AH.11.01 tahun 2020 tentang pengesahan perubahan susuan pengurus DPP Partai Demokrat masa bakti 2020-2025.

Selain itu, SK kepengurusan DPD Demokrat Jatim, surat pernyataan DPD Partai Demokrat Jatim dan 38 DPC yang menerangkan tidak mewakilkan kepada pengurus maupun kader untuk menghadiri KLB. Selain itu, juga diserahkan sehingga bisa dipastikan KLB Deli Serdang tidak dihadiri oleh pemilik suara yang sah.

"Ini menjadi bukti kalau kami di DPD dan seluruh DPC se-Jatim tetap setia dan mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum berdasarkan hasil kongres V Maret 2020. Itu ada surat pernyataan tertulisnya dan kami lampirkan juga," kata Zainal.

Sebelumnya, Plt Ketua Demokrat Jatim Emil Elistianto Dardak mengatakan bahwa DPP tengah mengevaluasi dua pimpinan DPC Demokrat Ngawi dan Sumenep karena diketahui menghadiri KLB Deli Serdang. Namun, keduanya disebut sudah sadar. Kendati begitu, sanksi tetap diberikan karena kehadiran keduanya melanggar aturan organisasi.