Tolak Vaksinasi Berbayar, PKS: Pemerintah Tak Boleh Lepas Tanggung Jawab Lindungi Rakyat

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua F-PKS DPR RI Mulyanto menegaskan, pihaknya menolak rencana pemerintah soal vaksin berbayar yang ditawarkan Kimia Farma. Menurut dia, dalam kondisi darurat pemerintah seharusnya dapat menyediakan layanan gratis kepada semua masyarakat. Bukan malah menambah beban masyarakat.

"Secara prinsip vaksinasi adalah tanggung-jawab pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pemerintah tidak boleh lepas dari tanggung-jawab tersebut," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis diterima, Senin (12/7/2021).

Mulyanto bahakan menegaskan, alasan Pemerintah menjual vaksin Covid-19 dengan banderol mencapai hampir Rp 900 ribu sangat tidak rasional. Diketahui, menurut pernyataan pemerintah, vaksin dijual guna mempercepat herd immunity.

"Itu tidak rasional alasannya, jika ingin mempercepat herd immunity harusnya Pemerintah memperbanyak titik layanan vaksinasi," jengkel dia.

Dia merinci, sejumlah tempat dapat dijadikan layanan vaksinasi covod-19 yang lebih massif, seperti di puskesmas, klinik, hingga di kantor-kantor kelurahan, kantor RW dan posyandu.

"Jadi bukan dengan mudahnya membuka layanan vaksin komersial bagi sebagian masyarakat," tegas dia menandasi.

Ingat Janji Jokowi

Sedangkan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengingatkan Presiden Joko Widodo yang pernah berjanji bahwa vaksin Covid-19 diberikan gratis untuk masyarakat. Namun, yang terjadi pemerintah justru menjual vaksin Covid-19 untuk individu seperti tertuang dalam Permenkes No.19 Tahun 2021.

"Pemberian vaksin harus dipastikan gratis untuk masyarakat. Ini adalah janji Presiden Joko Widodo pada pertengahan Desember 2020," ujar Mufida kepada wartawan, Senin (12/7/2021).

Ia mengingatkan agar Presiden Jokowi konsisten dengan kebijakan vaksin gratis. Supaya bisa mempercepat target vaksinasi nasional.

"Kebijakan vaksin gratis ini untuk mempercepat target vaksinasi nasional. Termasuk sebelumnya program vaksinasi gotong royong yang ditanggung perusahaan dan gratis untuk karyawan. Kami beri catatan pemerintah sering sekali berubah regulasi, sehingga sekarang muncul vaksin berbayar," ujar Mufida.

Untuk mencapai target vaksinasi nasional banyak tantangan. Target satu juta vaksin per hari belum terealisasi secara konsisten. Masyarakat masih banyak yang belum bersedia untuk mengikuti vaksinasi. Mufida menilai sebaiknya pemerintah fokus hal ini ketimbang membuka opsi vaksin berbayar.

"Tantangan vaksinasi gratis kita banyak sehingga adanya vaksinasi berbayar bisa mempengaruhi program vaksinasi nasional. Fokus pada target vaksinasi nasional yang masih banyak perlu perbaikan," ujar Mufida.

Pemerintah harus gencar berinovasi dalam menyelenggarakan vaksinasi. Serta memperbanyak tenaga vaksinator dan menambah kuota vaksin di daerah.

"Adanya layanan mobile vaksin di DKI misalnya bisa ditiru di daerah lain. Sekarang kita yang harus mendatangi masyarakat. Kita berkejaran dengan waktu dengan munculnya beberapa varian dan Fasyankes kewalahan, vaksinasi harus digenjot," ujar Mufida.

Partisipasi publik masyarakat bisa ditingkatkan untuk percepatan vaksin program nasional ini. Misalnya dengan kerja sama pesantren, komunitas, paguyuban, dan kumpulan kumpulan masyarakat lainnya. Banyak yang masih harus dilaksanakan untuk kesuksesan program vaksin gratis untuk rakyat.

"Kami minta agar pemerintah hendaknya tidak berbisnis dengan rakyat di tengah Pandemi yang semakin berat ini," papar Mufida.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel