Top 3: Cara Cek Bansos Kemensos

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat selama PPKM Level 3 dan 4. Bulan ini, terdapat bantuan yang cair yaitu Program Keluarga Harapan atau PKH untuk ibu hamil dan anak-anak sekolah.

Pemerintah mengalokasikan dana bantuan sosial sebesar Rp28,31 triliun untuk 10 juta PKH dengan menyesuaikan anggota keluarga penerima.

Artikel mengenai cara cek bansos dari Kemensos apakah sudah cair atau belum menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada beberapa artikel lain yang layak untuk disimak.

Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Sabtu 4 September 2021:

1. Cara Cek Bantuan PPKM PKH di Cekbansos.kemensos.go.id

Berbagai bantuan PPKM diberikan pemerintah untuk membantu masyarakat di tengah pemberlakuan PPKM Level 3 dan 4.

Bulan ini, terdapat bantuan yang cair yaitu Program Keluarga Harapan atau PKH untuk ibu hamil dan anak-anak sekolah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menjelaskan bahwa program PKH masih berlangsung hingga Desember 2021.

Simak berita selengkapnya di sini

2. Danai Pemindahan Ibu Kota Baru, Gedung Pemerintah Bakal Disewakan

Seorang siswa mencari lokasi calon ibu kota baru pada peta saat kegiatan belajar bertema wawasan Nusantara di SDN Menteng 02, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Kegiatan belajar wawasan Nusantara itu memberitahukan lokasi pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur.(merdeka.com/Imam Buhori)
Seorang siswa mencari lokasi calon ibu kota baru pada peta saat kegiatan belajar bertema wawasan Nusantara di SDN Menteng 02, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Kegiatan belajar wawasan Nusantara itu memberitahukan lokasi pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur.(merdeka.com/Imam Buhori)

Pemerintah memastikan tengah melakukan pemetaan aset-aset negara berupa gedung kementerian/lembaga untuk disewakan. Monetisasi aset negara ini guna mendukung pendanaan proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Sebelumnya, Komisi XI DPR RI menyoroti adanya kabar kantor-kantor kementerian akan disewakan. Hal ini pun dikaitkan dengan rencana pemerintah untuk pindak ke Ibu Kota Negara (IKN) baru ada di Kalimantan.

"Saat ini memang baru dilakukan pemetaan terhadap aset mana yang dapat dimonetisasi guna pembiayaan IKN baru," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban.

Simak berita selengkapnya di sini

3. Tak Penuhi Rasio Pembiayaan Kredit UMKM, Bank Bakal Kena Denda

Pekerja membuat mebel di kawasan Tangerang, Selasa (3/11/2020). Generalized System of Preference (GSP) atau fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk memungkinkan produk UMKM lebih banyak diekspor ke Amerika Serikat. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Pekerja membuat mebel di kawasan Tangerang, Selasa (3/11/2020). Generalized System of Preference (GSP) atau fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk memungkinkan produk UMKM lebih banyak diekspor ke Amerika Serikat. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Bank Indonesia (BI) memperbesar rasio kredit perbankan ke sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM menjadi paling sedikit 30 persen pada Juni 2024.

Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Peraturan ini berlaku efektif per 31 Agustus 2021.

Meski sudah berlaku sejak saat ini, Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Juda Agung mengatakan, perhitungan RPIM baru akan diwajibkan pada Juni 2022.

Simak berita selengkapnya di sini

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel