Top 3 News: Saat Negara Ambil Alih TMII dari Cendana

·Bacaan 4 menit

Liputan6.com, Jakarta Pengambilalihan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayaysan Harapan Kita yang Dimiliki oleh keluarga Cendana menjadi berita terpopuler pertama di top 3 news, Jumat, 9 April 2021.

Salah satu alasan pemerintah mengambil alih yayasan milik keluarga Presiden ke-2 RI, Soeharto tersebut lantaran tidak pernah menyetor pendapatan TMII kepada negara selama 44 tahun.

Pengambilalihan pengelolaan ini seiring telah dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII, yang ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 31 Maret 2021.

Setelah TMII resmi diambil alih, rencananya pemensetneg akan meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pariwisata untuk mengelola TMII.

Berita terpopuler lainnya terkait seruan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar warga tidak melakukan mudik Lebaran tahun ini guna mengantisipasi lonjakan Covid-19.

Lewat akun Instagramnya, Jokowi menjelaskan mengapa pemerintah melarang mudik bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Hal ini mengingat pengalaman sebelumnya dimana kasus harian Covid-19 sempat melonjak usai libur Idul Fitri dan libur panjang.

Sementara itu, sowan yang dilakukan sejumlah tokoh ke Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka juga ak kalah menuai sorotan. Di antaranta ada Komisaris Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan dari partai politik ada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Fenomena banyaknya tokoh penting yang datang bertemu Gibran disikapi Ketua DPP PKB, Daniel Johan sebagai sesutu yang wajar dan dinilai tidak ada agenda politik tertentu.

Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Jumat, 9 April 2021:

1. HEADLINE: Negara Ambil Alih TMII dari Cendana, Optimistis Dikelola Profesional dan Menguntungkan?

Pengunjung sedang berada di Keong Mmas, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (7/4/2021). Kementerian Sekretariat Negara secara resmi mengambil alih pengelolaan dan pemanfaatan TMII dari Yayasan Harapan Kita yang sudah dikelolanya hampir 44 tahun. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Pengunjung sedang berada di Keong Mmas, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (7/4/2021). Kementerian Sekretariat Negara secara resmi mengambil alih pengelolaan dan pemanfaatan TMII dari Yayasan Harapan Kita yang sudah dikelolanya hampir 44 tahun. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Taman Mini Indonesia Indah (TMII) menjadi sorotan. Pemerintah resmi mengambil penguasaan dan pengelolaan tempat tersebut dari tangan Yayasan Harapan Kita berdasarkan surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 51/1977 yang ditandatangani Presiden kedua RI Soeharto, tertanggal 10 September 1977.

Pengambilalihan penguasaan ini menyusul dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII, yang ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi 31 Maret 2021.

Berdasarkan penelusuran, Yayasan Harapan Kita dibentuk pertama kali oleh Siti Hartinah alias Tien Soeharto pada 23 Agustus 1968. Kini diteruskan anak-anak mendiang Bu Tien, mereka adalah Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana, kemudian ada Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo.

Tak hanya itu, nama anak-anak Presiden kedua RI Soeharto juga terseret dalam gugatan yang datang dari perusahan Singapura, Mitora ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dan Jakarta Selatan (Jaksel) tentang TMII.

Sebelum akhirnya diambil alih negara, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama mengatakan Kemensetneg telah memberikan pengarahan terlebih dahulu kepada pengelola TMII agar meningkatkan kualitas pelayanan. Namun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan agar TMII diambil alih Kemensetneg.

Selengkapnya...

2. 3 Pernyataan Jokowi, Imbau Tak Mudik hingga Perusahaan Beri THR Karyawan

Di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (6/4/2021), Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan terkait penanganan bencana Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) akibat Siklon Tropis Seroja. (Biro Pers Sekretariat Presiden)
Di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (6/4/2021), Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan terkait penanganan bencana Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) akibat Siklon Tropis Seroja. (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi turut meminta masyarakat agar tak lakukan mudik pada Lebaran 2021 ini.

Menurut Jokowi, imbauan tak mudik Lebaran 2021 ini demi mencegah lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia yang kerap terjadi setiap libur panjang.

"Belajar dari pengalaman sebelumnya seperti libur Idulfitri tahun lalu dan libur panjang setelahnya yang diikuti lonjakan kasus harian, pemerintah akan melaksanakan kebijakan pengendalian pandemi, salah satunya melalui kebijakan larangan mudik lebaran tahun ini," tulis Jokowi melalui akun instagram pribadinya @jokowi disertai foto yang bertuliskan 'Tak Perlu Mudik', Kamis, 8 April 2021.

Tak hanya mengimbau masyarakat untuk tak mudik Lebaran 2021, Jokowi juga mengingatkan para pengusaha untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) Lebaran kepada karyawannya.

Selengkapnya...

3. Ramai Pejabat hingga Politikus Sowan ke Gibran, PKB Anggap Wajar

Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menyambangi kediaman Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. (Sumber: akun Twitter @Fahrihamzah)
Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menyambangi kediaman Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. (Sumber: akun Twitter @Fahrihamzah)

Ketua DPP PKB, Daniel Johan merespons terkait banyaknya pejabat hingga politikus yang "sowan" ke putra sulung Presiden Jokowi sekaligus Walo Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, kepemimpinan Gibran di Solo tidak lepas dari sentrum kekuasaan. Sehingga, silaturahmi dengan petinggi negara adalah hal wajar.

"Saya rasa itu hal yang etis dan normal, bagaimanapun Mas Gibran dianggap bagian dari sentrum kekuasaan, para menteri dan tokoh bertemu dengan sesama pejabat daerah sebenarnya hal yang biasa," kata Daniel lewat pesan singkat, Kamis (8/4/2021).

Menurutnya, koordinasi Gibran sebagai Wali Kota Solo dengan pejabat atau politikus adalah hal biasa layaknya seorang kepala daerah. Sehingga, pertemuan Gibran dengan petinggi negara dan politikus jangan dianggap sebagai agenda politik tertentu.

Daniel juga minta publik tidak berprasangka buruk terkait datangnya para pejabat dan politikus ke Gibran dianggap sebagai cari muka ke Presiden Jokowi. Menurutnya, pertemuan itu untuk memperlancar program pembangunan Gibran di Solo.

Selengkapnya...

Saksikan video pilihan di bawah ini: