Top 3: PNS Nekat Mudik Lebaran 2021 Bisa Dipecat Tidak Hormat

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah terus menggaungkan larangan mudik Lebaran bagi masyarakat. Langkah ini demi mencegah penyebaran Virus Corona Covid-19.

Salah satu yang dilarang mudik Lebaran adalah para abdi negara. Bahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021.

SE ini mengatur tentang pembatasan mudik, cuti dan perjalanan ke luar daerah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Artikel tentang ini menuai perhatian pembaca Liputan6.com di kanal bisnis. Simak rangkuman 3 berita paling dicari, Jumat (9/4/2021):

1. Jangan Dilanggar, PNS Nekat Mudik Lebaran 2021 Bisa Dipecat Tidak Hormat

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021. SE ini mengatur tentang pembatasan mudik, cuti dan perjalanan ke luar daerah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tentu saja, dalam aturan ini terdapat sanksi bagi PNS dan PPPK yang nekat mudik Lebaran 2021. Tak tanggung-tanggung, sanksi yang dijatuhkan tidak bisa dianggap remeh.

Berita Selengkapnya

2. Sandiaga Uno Bicara Soal Larangan Mudik Lebaran 2021, Begini Katanya

sandiaga uno di bali
sandiaga uno di bali

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi meminta masyarakat mematuhi larangan mudik Lebaran 2021 sebagai upaya menekan penularan COVID-19 serta mendukung program vaksinasi agar kekebalan kelompok segera terwujud. Sehingga sektor pariwisata segera pulih dan bangkit kembali.

Menparekraf Sandiaga Uno menjelaskan, guna mengantisipasi dampak yang dirasakan oleh pelaku pariwisata maka perlu ada upaya serta langkah adaptasi untuk terciptanya kekebalan kelompok. Hal ini bertujuan untuk membangkitkan sektor pariwisata dalam negeri.

Berita Selengkapnya

3. Harus Rugi Dulu, TMII Baru Bisa Setor Keuntungan ke Negara Jangka Panjang

Pemerintah resmi mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita yang didirikan mendiang istri Presiden RI ke-2, Soeharto. Sebab, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyebutkan, Yayasan Harapan Kita tidak pernah menyetork pendapatan TMII ke negara.

Dengan pengambilalihan ini, apakah TMII akan segera memberikan pundi-pundi uang kepada negara?

Ekonom Senior Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai, negara tidak akan langsung diuntungkan dengan pengambilalihan ini. Pemerintah disebutnya bahkan harus merugi terlebih dahulu dengan keluar ongkos untuk pengelolaan TMII.

Berita Selengkapnya

Saksikan Video Ini