Topang Perekonomian Indonesia, Industri IHT Butuh Perlindungan Pemerintah

Merdeka.com - Merdeka.com - Akademisi Hikmahanto Juwana mengingatkan pemerintah untuk melindungi Industri Hasil Tembakau (IHT) dari serangan-serangan pihak luar yang hendak mengintervensi kebijakan dalam negeri. Sebab, industri ini memiliki dampak yang signifikan dalam menopang perekonomian negara.

"Intinya adalah kedaulatan kita harus dirawat, jangan mudah dikikis. Saya tahu banyak keinginan, tapi pemerintah harus memperhatikan semua kepentingan, jangan sampai satu sisi saja tapi merusak yang lainnya," kata Hikmahanto dikutip Selasa (11/5).

Dalam pandangan Hikmahanto, ada kepentingan tertentu dari pihak luar yang bermaksud menghancurkan IHT melalui intervensi kebijakan dengan berbagai dalih. Padahal, tambah Hikmahanto, hal yang dikhawatirkan utamanya bukanlah semata-mata atas dasar kesehatan, akan tetapi persaingan bisnis dan motif ekonomi yang akan merugikan bangsa Indonesia.

Dia mengatakan, sudah sepatutnya pemerintah mempertimbangkan suara dari seluruh pemangku kepentingan IHT dalam menentukan kebijakan, sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi, dan bukan hanya sisi kesehatan saja. Pemangku kepentingan di sini termasuk industri, pekerja, petani, serta instansi terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan.

"Yang saya takuti tujuannya itu bukan kesehatan, tapi menghancurkan industri rokok. Pertanyaan kita, dimana kehadiran pemerintah wajib hadir terkait kewajibannya sesuai pasal 27 UUD 1945," tegas Hikmahanto.

Hikmahanto meminta pemerintah Indonesia mencontoh Singapura dalam ketegasannya menjaga kedaulatan negara yang menolak Bandara Changi dikelola Indonesia ketika penandatanganan penyesuaian pelayanan ruang udara atau Flight Information Region (FIR) beberapa waktu lalu.

Intervensi dalam Berbagai Aksi

Hal serupa diungkapkan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun terkait adanya pihak asing yang mencoba mengintervensi kebijakan IHT dalam negeri melalui berbagai aksi yang dilakukan dengan dukungan kucuran dana.

Hal ini memperlihatkan bahwa kampanye dan aktivitas ini tidak bebas kepentingan. Faktanya kampanye ini sarat kepentingan, salah satunya yaitu yang menjadi titipan donor, dilengkapi dengan berbagai lobi tingkat tinggi.

"Jangan sampai kita diinjak oleh konspirasi global yang menginfiltrasi kebijakan nasional untuk kepentingan pihak tertentu. Jelas kok, dan tidak ada yang berani teriak. Negara ini tidak akan berdikari seperti yang disampaikan Bung Karno jika tidak bisa bebas mengatur kebijakan kita sendiri," tegas Misbakhun.

Menurut Misbakhun, IHT tidak diprioritaskan pemerintah karena narasi yang disampaikan selalu dibenturkan dengan kesehatan tanpa melihat betapa strategisnya komoditas tembakau terhadap kepentingan dan perekonomian nasional.

"Rokok kretek diakui sebagai national heritage aja tidak mau, sementara mereka juga menikmati. Coba dicek penerimaan negara itu berapa, bandingkan dengan anggaran untuk perkembangan IHT bagaimana. Industri ini tidak pernah diberikan pembinaan oleh pemerintah," jelas Misbakhun.

Saat ini, tambah Misbakhun, perlu ada konsolidasi yang besar antara semua pihak yang terlibat di mata rantai IHT untuk melawan intervensi asing. Menurutnya industri harus kompak dan bersatu untuk melindungi IHT.

"Intinya perlu ada konsolidasi besar untuk menghadapi kekuatan ini. Saya tantang industri ini dapat lebih kompak lagi dan bersatu," tegasnya.

Sumber: Liputan6.com [idr]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel