Toyota: Tuntutan Serikat Pekerja Metal Tidak Tepat

Jakarta (ANTARA) - Manajemen Toyota Indonesia menilai tuntutan Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) untuk mengangkat karyawan alih daya menjadi pegawai tetap, tidak tepat, karena mereka merupakan karyawan vendor dari perusahaan otomotif tersebut.

General Manager Human Resource Division (HRD) Toyota Indonesia, Bob Azam, melalui keterangan pers, di Jakarta, Rabu, menjelaskan para pekerja alih daya yang berjumlah 150 orang merupakan karyawan dua perusahaan vendor yang mendapat kontrak pekerjaan pemasangan aksesoris dari PT Toyota Astra Motor (TAM) sebagai perusahaan distribusi mobil Toyota.


"Sejak beberapa waktu lalu, TAM sudah mengakhiri kontrak kerja dengan dua vendor tersebut, karena pekerjaan yang selama ini mereka tangani sudah dialihkan ke dealer Toyota," ujar Bob yang menjadi GM HRD untuk TAM dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN).

Dalam mengakhiri kontrak tersebut, lanjut dia, TAM dengan dua perusahaan vendor tersebut sudah sepakat untuk memenuhi semua hak atau gaji karyawan sampai Desember 2012. Dengan demikian, kata dia, secara hukum, tidak ada hubungan antara TAM dengan 150 pekerja dua perusahaan vendor tersebut.

"Jadi tidak ada alasan bagi TAM untuk menjadikan mereka sebagai karyawan tetap, dan mereka juga tidak berhak menuntut untuk menjadi karyawan tetap," ujarnya.

Bob juga dengan tegas membantah tudingan FSPMI kepada TAM bahwa perusahaan otomotif tersebut melarang karyawan masuk serikat pekerja, karena sejak 1970-an karyawan Toyota di Indonesia telah bergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).

"Kepada mereka yang ingin bergabung dengan serikat yang lain juga tidak dilarang asal sesuai dengan aturan yang ada," ujar Bob.


Ia menilai tudingan FSPMI itu perlu diluruskan karena sangat berpotensi menyesatkan masyarakat.

Sebelumnya, sejumlah aktivis buruh telah mendaftarkan Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Automotive Metal dan Komponen (AMK) FSPMI PT Toyota Astra Motor (TAM) ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang. Namun kemudian Disnaker menolak pendaftaran tersebut karena tidak ada satu pun dari mereka merupakan pekerja TAM .

Oleh karena itulah dalam demonstrasi yang FSPMI lakukan hari ini menuding Toyota telah melakukan "union busting" (pemberangusan serikat pekerja).

Sementara Kepala Pusat Humas Kemenakertrans Suhartono menambahkan apabila masa kontrak perusahaan vendor sudah habis maka kontrak karyawan perusahaan tersebut juga habis. "Jika pekerjaan sudah selesai maka otomatis kontrak juga selesai,"katanya. Sedangkan masalah hak pekerja vendor tersebut harus diselesaikan perusahaan vendor yang mempekerjakan mereka.

Suhartono juga mengatakan Kemenakertrans sedang menggodok aturan mengenai perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) agar masalah penggunaan tenaga alih daya (outsourching) ini memiliki kekuatan hukum.

Kemarin sejumlah perusahaan otomotif dan perusahaan lain yang mendapat intimidasi dari aksi demonstrasi serikat pekerja juga melakukan pertemuan tertutup dengan Menteri Perindustrian.

Ketua Umum Himpunan Alat Berat Indonesia (Hinabi), Pratjojo Dewo yang juga tergabung dalam Asosiasi Industri Jabodetabek mengatakan aksi buruh sudah melewati batas, karena sudah mengancam para pekerja pabrik. "Masalahnya, para penggerak ini bukan karyawan pabrik yang didatangi, tapi pihak luar yang memanfaatkan aksi solidaritas.(ar)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.