Transformasi Digital di Pemerintahan Bisa Hemat Anggaran Triliunan

Raden Jihad Akbar
·Bacaan 2 menit

VIVA – Pandemi COVID-19 menjadi momentum bagi Pemerintah untuk mengakselerasi transformasi digital dalam kegiatan yang dilakukan. Sebab, cara hidup seluruh lapisan masyarakat kini bergeser dan dituntut untuk beradaptasi dan bertransformasi ke teknologi digital.

Sesuai dengan perannya, Pemerintah juga dituntut untuk menghadirkan pelayanan publik yang optimal di tengah pandemi. Serta kebijakan yang tepat sasaran untuk merespons persoalan dengan cepat.

Karena itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembanguan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) mendorong akselerasi serta inovasi transformasi digital dalam pelayanan publik di masa pandemi.

Baca juga: Erick Thohir Angkat Said Aqil Siradj Jadi Komut PT KAI

Inovasi transformasi digital ini, diimplementasikan Pemerintah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI). Penerapan teknologi digital dalam menjalankan operasional Pemerintahan pun dapat menghemat anggaran.

“Potensi penghematan ini adalah konsolidasi 2.700 aplikasi instansi Pemerintah yang dapat menghemat biaya operasi dan pemeliharaan Rp2,7 triliun per tahun. Dan penghematan pengembangan aplikasi Pemda yang dapat mencapai Rp12 triliun,” ujar Menteri Suharso dalam diskusi virtual bertajuk 'Urgensi Transformasi Digital Pemerintahan untuk Merespons Pandmi dan Pembangunan Nasional', Rabu 1 Maret 2021.

Sementara itu, Juru Bicara Penanganan Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito mengungkapkan, digitalisasi juga telah dimanfaatkan dalam menangani pandemi COVID-19 saat ini. Salah satunya dengan meluncurkan aplikasi digital.

Aplikasi bernama Sistem Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) Monitoring Perubahan Perilaku ini menghasilkan data real time, terintegrasi, sistematis, dengan melibatkan koordinasi antar dan lintas sektor.

“Presiden telah menyampaikan pentingnya integrasi data nasional, dan tidak hanya kumpulkan data, harus dengan definisi yang sama dan satu sistem, sehingga bisa langsung dibaca semua pihak dan dianalisis. Analisis ini akan dijadikan pengambilan keputusan," ungkapnya.

Transformasi digital pemerintahan juga berperan untuk mendukung proses koordinasi dan sinergi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Hal itu untuk memastikan kebijakan yang dikelurkan menjawab apa yang terjadi di lapangan dan tepat sasaran.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengungkapkan, kerangka Smart City 4.0 yang dibangun untuk merespon pandemi ini menawarkan peluang signifikan untuk memajukan pemahaman membangun ekosistem smart city dengan teknologi, inovasi, kolaborasi dan ko-kreasi.

Karena itu lanjutnya dalam penanganan COVID-19 di Ibu Kota, Anies membangun sebuah database lengkap di website corona.jakarta.go.id yang dapat diakses melalui aplikasi mobile JAKI. Aplikasi itu juga berisi layanan Pemprov DKI Jakarta seperti Jakarta Tanggap COVID-19, Jakwifi, Jaklapor, JakPangan, dan JakSurvei.

"Khusus COVID-19, dibangun secara cepat. Kami manfaatkan momentum ini untuk membuat platform berisi data, informasi, dan fasilitas pendukung dalam menghadapi pandemi ini," kata Anies.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyebutkan juga telah menerapkan transformasi digital dalam penanganan kasus COVID-19. Dalam transformasi digital ini, Pemprov Jateng melibatkan masyarakat, di mana tujuannya birokrasi menjadi lebih dekat dengan masyarakat.

"Strategi transformasi digital, yaitu dengan peningkatan sumber daya manusia bidang IT, pembangunan infrastruktur TIK, kerja sama antar pemerintah daerah mulai didorong, literasi digital masyarakat. Humas berkomunikasi dengan masyarakat mengenai kebaruan yang perlu diketahui masyarakat," ujarnya.