Trump berencana teken UU yang tekan China atas tindakan kerasnya kepada Muslim Uighur

WASHINGTON (Reuters) - Presiden AS Donald Trump berencana menandatangani undang-undang yang menyerukan sanksi kepada para pejabat China yang bertanggung jawab atas penindasan Muslim Uighur, kata seorang sumber yang mengetahui banyak masalah tersebut Senin tanpa memberikan kerangka waktu untuk penandatanganan itu.

RUU yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat AS dan Senat dengan dukungan bipartisan bulan lalu itu menyerukan sanksi terhadap mereka yang bertanggung jawab atas penindasan kaum Uighur dan kelompok Muslim lainnya di provinsi Xinjiang China yang dipekirakan PBB menjadi tempat bagi lebih dari satu juta Muslim yang ditahan di berbagai kamp.

Kedutaan besar China di Washington mengulangi pernyataan sebelumnya yang menegaskan RUU itu "terang-terangan mencoreng langkah-langkah kontraterorisme dan deradikalisasi China serta secara serius mencampuri urusan dalam negeri China," yang disesalkan dan ditentang dengan tegas oleh China"

"Kami mendesak AS untuk segera memperbaiki kesalahannya, berhenti menggunakan masalah terkait Xinjiang untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri China dan menahan diri untuk tidak melangkah lebih jauh ke jalan yang salah," tambah kedutaan China ini.

Kemajuan rancangan undang-undang tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Beijing mengenai asal-usul pandemi virus corona dan upaya China baru-baru ini dalam mengekang kebebasan Hong Kong melalui sebuah undang-undang keamanan nasional yang baru. China membantah salah menangani wabah corona dan mengatakan Amerika Serikat harus berhenti mencampuri masalah Hong Kong dan China.

Trump mengatakan pekan lalu bahwa dia tidak mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi kepada Presiden China Xi Jinping secara pribadi atas dorongan Beijing dalam memberlakukan undang-undang di Hong Kong. Tetapi presiden yang berasal dari Partai Republik itu baru-baru ini memerintahkan pemerintahannya untuk mulai menghilangkan perlakuan khusus AS untuk Hong Kong guna menghukum China, dan mengatakan Washington juga akan menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang dianggap bertanggung jawab atas pembekuan kebebasan Hong Kong.

Undang-undang Uighur, yang diusulkan oleh Senator Republik Marco Rubio, menyebut sekretaris Partai Komunis Xinjiang, Chen Quanguo, seorang anggota Politbiro China yang berkuasa, sebagai yang bertanggung jawab atas "pelanggaran berat hak asasi manusia" terhadap Uighur.

Bloomberg sebelumnya pada Senin melaporkan berita penandatanganan RUU tersebut.


(Laporan Alexandra Alper; Disunting oleh Franklin Paul dan Jonathan Oatis)