Trump Lengser, TikTok Batalkan Kesepakatan

Krisna Wicaksono, Misrohatun Hasanah
·Bacaan 1 menit

VIVA – Induk TikTok, ByteDance, membatalkan kesepakatan untuk menjual TikTok kepada kelompok Oracle, setelah keluarnya Donald Trump dari Gedung Putih, menurut sebuah sumber.

"Kesepakatan itu dirancang untuk memenuhi tuntutan dari pemerintahan Trump. Tapi Trump sudah pergi, dan alasan kesepakatan itu hilang bersamanya," ujar sumber itu, dikutip dari situs South China Morning Post, Rabu, 17 Februari 2021.

Salah satu pendiri Oracle, Larry Ellison adalah pendukung Trump. Raksasa teknologi asal China ini percaya jika Trump memenangkan pemilihan ulang, antara Ellison dan Trump akan terjalin hubungan spesial. Sayangnya Joe Biden yang menjadi pemenangnya, sehingga angan-angan itu tidak bisa terwujud.

Rencana tersebut telah ditangguhkan tanpa batas waktu. Sementara Presiden Biden akan melakukan tinjauan luas terhadap upaya pendahulunya untuk mengatasi potensi risiko keamanan dari perusahaan teknologi China.

Meski begitu, diskusi dengan Committee in Foreign Investment in United States (CFIUS) terus berlanjut, dan terdapat sedikit perubahan di bawah kepemimpinan Presiden Biden.

Sekretaris pers Gedung Putih, Jen Psaki membantah soal adanya rencana peninjauan terhadap TikTok, "Tidak ada jadwal untuk meninjau TikTok atau masalah lain yang terkait dengan perusahaan teknologi China," kata Psaki.

Laporan tentang pembatalan penjualan TikTok mungkin saja merupakan penggabungan dari dua proses yang sedang berlangsung, negosiasi dengan CFIUS dan tuntutan hukum yang sedang menunggu di pengadilan.

Biden meminta pengadilan untuk menunda pertarungan hukum dengan TikTok, yang diwarisi pemerintahan sebelumnya. Sedangkan mengenai proses CFIUS terkait dengan penjualan, pembicaraan mungkin akan berjalan lama untuk mengatasi masalah keamanan data.

CFIUS mengatakan bahwa perusahaan AS perlu memiliki lebih dari 50 persen operasi TikTok di AS. Walmart dan TikTok menolak berkomentar tentang negosiasi penjualan. Begitu pun perwakilan di Oracle dan Departemen Keuangan, juga tidak menanggapi permintaan komentar.