Tujuan Mulia Registrasi SIM Card Prabayar

Merdeka.com - Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memanggil seluruh operator seluler, BSSN, dan Cybercrime Polri terkait kasus kebocoran 1,3 miliar data registrasi SIM Card prabayar. Pasca pertemuan itu, kasus ini sedang diinvestigasi.

Melihat ke belakang, aturan terkait registrasi SIM Card telah berlaku pada 31 Oktober 2017. Landasannya adalah Permen Kominfo Nomor 14 tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang merupakan revisi dari Permen Kominfo Nomor 12 tahun 2016.

Kala itu, pemerintah berkeinginan agar pelanggan telekomunikasi dapat menggunakan layanan dengan syarat melakukan registrasi ulang sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK). Aturan ini bertujuan untuk memberi perlindungan dan kenyamanan bagi pelanggan.

"Siapa yang belum pernah menerima SMS mama minta pulsa, siapa yang belum pernah menerima kredit? kita tidak tahu siapa yang mengirim. Tujuan registrasi nomor untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut jika nanti ada tindakan oleh penegak hukum, akan memudahkan mereka," kata Rudiantara saat menjabat Menkominfo 2014-2019.

Penerapan aturan ini pun tak mudah. Tak dimungkiri, banyak masyarakat yang ragu. Namun pemerintah menjamin data-data pelanggan ini akan aman. Jika tetap tak dilakukan, Kominfo melayangkan ancaman pemblokiran nomor apabila pelanggan belum registrasi ulang sampai waktu yang ditentukan.

Sementara itu, Zudan Arif Fakhrulloh, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun mengatakan bahwa langkah meregistrasikan nomor ponsel ini adalah bentuk perlindungan bagi masyarakat dari tindakan kejahatan dunia maya.

"Kan pusat semuanya dari nomor handphone ya. Untuk transaksi-transaksi baik yang illegal, hoax, hate speech, pengancaman, kejahatan di dunia maya, kan berawal dari sini. Ini juga perlindungan bagi warga negara," kata Zudan saat itu.

Lembaga lainnya, seperti cybercrime Polri dan operator seluler pun menyambut baik kebijakan ini. Menurut Polri, ini merupakan salah satu langkah pencegahan hoaks. Melalui pengumpulan data pribadi itu, Polri memandangnya sebagai alat untuk mengedukasi publik agar bijak dalam bermedia sosial karena pelaku kejahatan tidak bisa menyembunyikan identitasnya.

Sayangnya, setelah lima tahun berjalan, data tersebut bocor. Lembaga pemerintah dan operator seluler saling lempar tanggung jawab. Dirjen APTIKA Kominfo, Semuel A. Pangerapan secara tidak langsung menuding bahwa kebocoran data merupakan tanggung jawab penyedia layanan.

Sementara dari sisi operator seluler, berdalih bahwa mereka mengikuti aturan Permenkominfo Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Dalam pasal 169, disebutkan bahwa Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menyampaikan laporan setiap tiga bulan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur.

Saling lempar ini membuat masyarakat pun bingung. Siapa pihak yang semestinya bertanggung jawab? Harapan terakhir adalah menunggu hasil dari proses investigasi yang sedang dilakukan.

Reporter: Dinda Khansa Berlian [faz]