Tujuh K/l Terkena Pemotongan Diatas Rp1 Triliun

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo mengatakan sebanyak tujuh Kementerian Lembaga terkena pemotongan belanja diatas Rp1 triliun, dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkena pemotongan belanja paling besar.

"Yang lebih dari Rp1 triliun itu ada tujuh Kementerian Lembaga," ujar Herry seusai rapat koordinasi membahas pemotongan belanja Kementerian Lembaga di Jakarta, Rabu.

Herry mengatakan tujuh Kementerian Lembaga tersebut adalah Kementerian Pekerjaan Umum yang terkena pemotongan Rp6,1 triliun, Kementerian Perhubungan Rp2,6 triliun, Kementerian Kesehatan Rp1,9 triliun dan Kementerian ESDM Rp1,4 triliun.

Kementerian Pertanian terkena pemotongan Rp1,4 triliun, Kementerian Pertahanan terkena pemotongan Rp1,3 triliun dan Kementerian Dalam Negeri terkena pemotongan Rp1,2 triliun.

"Anggaran yang dipotong itu termasuk anggaran yang masih diblokir, cadangan yang bisa dipotong, perjalanan dinas, honor, seminar, rapat, iklan, sisa lelang dan segala dana yang bisa dijadikan tambahan," ujarnya.

Ia memastikan hanya dua Kementerian Lembaga yang tidak terkena pemotongan belanja yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama, karena terkait dengan fungsi anggaran pendidikan.

"Ini karena berkaitan dengan pendidikan, tapi kalau ada dari dua kementerian itu, khususnya Kementerian Agama, memiliki fungsi nonpendidikan, bisa saja dipotong," ujarnya.

Herry menambahkan total nilai pemotongan tersebut mencapai Rp24,6 triliun, yang berasal dari nilai rupiah murni dikurangi biaya nonpendamping, nonoperasional dan nonanggaran pendidikan serta pemotongan 9,1 persen.

"Dari belanja K/L sebesar Rp594 triliun, yang rupiah murni itu Rp269 triliun. Itu dikurangi dengan nonpendamping, nonoperasional, dan nonanggaran pendidikan, diambil rata-rata pemotongan 9,1 persen, ketemu Rp24,6 triliun," ujarnya.

Herry menjelaskan kriteria pemotongan belanja tersebut antara lain tidak mengurangi alokasi anggaran pendidikan 20 persen, tidak mengurangi kebutuhan biaya tetap berupa belanja pegawai dan operasional kantor dan tidak mengurangi kebutuhan anggaran dalam rangka penyediaan dana rupiah pendamping.

Selain itu, menurut dia, pemotongan dilakukan tidak mengurangi pinjaman luar negeri dan tidak mengurangi alokasi dari Badan Layanan Umum, Pinjaman Hibah Luar Negeri dan Surat Berharga Syariah Negara.

"Jadi semua sumber pemotongan bersumber dari rupiah murni dan penerimaan negara bukan pajak tertentu," ujarnya.

Herry mengatakan Kementerian Lembaga yang memilih sendiri target dari pemotongan belanja tersebut, dengan acuan yang telah ditentukan serta memperhatikan realisasi anggaran pada saat-saat terakhir.

"Ini untuk menghidari pagu minus, jadi ini tidak boleh terjadi. Kemudian juga dihindari memotong anggaran yang sudah terikat kontrak serta belanja modal yang nonprioritas," ujarnya.(tp)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.