Tujuh Poin Penting Kesepakatan PBSI dan DPR soal Wabah COVID-19

Ridho Permana

VIVA – Mewabahnya Virus Corona alias COVID-19 menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah Indonesia. Hingga detik ini terus dilakukan penanangan virus tersebut.

Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR pada Rabu 8 April menjelaskan, pihaknya telah mengambil keputusan untuk tetap menempatkan atlet-atlet di Pelatnas Cipayung dan tidak memulangkan ke rumah masing-masing. Kegiatan latihan akan tetap berjalan dengan ketentuan khusus dan mengacu pada protokol kesehatan dari pemerintah.

Sekretaris Jenderal PBSI, Achmad Budiharto menjelaskan, keputusan berjalannya pelatnas akan dibagi menjadi dua tahapan. Tahap pertama dimulai pada 13 April 2020 hingga akhir Mei 2020. Pada tahap ini, program latihan yang berjalan hanya 40 persen dari program biasanya, dan bertujuan untuk menjaga kebugaran. 

Sementara itu, menurut Budiharto tahap kedua dimulai pada 2 Juni 2020, pelatnas akan berjalan normal dengan program intensif untuk peningkatan performa dan persiapan jika turnamen sudah mulai berjalan pada Agustus 2020.

"Kesehatan dan keselamatan atlet adalah yang utama. Pelatnas merupakan area karantina tertutup, kami akan tetap menjalankan ketentuan kesehatan dari pemerintah seperti physical distancing, PBSI pun sudah membuat protokol yang ketat terkait hal ini," ujar Budiharto dilansir dari badmintonindonesia.org, Jumat 10 April 2020.
 
Sementara itu, dalam RDPU terjadi beberapa kesepakatan, antara lain tetap diadakan pelatnas.  Berikut tujuh hal yang menjadi poin penting dalam RDPU:

1.     Bahwa pelatnas PP PBSI tetap diadakan dengan memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan atlet

2.     Mengenai kesejahteraan pelatih dan pemain, PP PBSI menjelaskan bahwa atlet telah terikat kontrak dengan masing-masing sponsor. Adanya pembekuan rangking dunia oleh BWF (Badminton World Federation) sementara membuat hal ini tidak menjadi masalah bagi para atlet dan sponsor. Sedangkan gaji pelatih pelatnas selama ini dibayar oleh PBSI dan sejauh ini PBSI masih bisa mengatasi hal tersebut.

3.     Usulan mengenai pembebasan pajak hadiah (prize money) yang diterima pemain yang sebetulnya pada waktu itu sudah pernah diajukan ke Menteri Pemuda dan Olahraga, namun saat itu dijelaskan bahwa peraturan ini bisa diubah jika DPR menyetujui. Adanya pembahasan ini bersama Komisi X DPR tentunya membuat proses pengajuan perubahan aturan menjadi selangkah lebih maju.

4.     Di tengah kondisi darurat COVID-19, PBSI menginformasikan kesulitan penyediaan vitamin dan suplemen bagi para atlet. Komisi X DPR menyarankan PBSI untuk menulis surat ke Kemenpora dan akan diteruskan ke Depkes. Dituturkan Budiharto, supply vitamin dan suplemen di pelatnas hanya mencukupi hingga akhir bulan ini. Jika belum ada jalan keluar, maka selanjutnya PBSI akan kesulitan menyediakan vitamin dan suplemen bagi para atlet pelatnas.

5.     Komisi X DPR mengimbau kepada para insan olahraga bahwa tujuan olahraga adalah kesehatan, rekreasi dan prestasi, namun jangan sampai mengejar prestasi tapi melupakan kesehatan.

6.     Mengacu pada ketentuan PSBB yang tidak membolehkan kegiatan berkumpul lebih dari lima orang, PBSI akan meminta dispensasi melalui Kemenpora, dengan tetap memperhatikan ketentuan pencegahan COVID-19 dari pemerintah.

7.     Komisi X DPR menanyakan kemungkinan penyelenggaraan turnamen tanpa penonton. Dijelaskan Budiharto, beberapa kesulitan yang muncul adalah permintaan izin keramaian, izin bagi para peserta dari negara lain untuk memasuki wilayah Indonesia di saat darurat COVID-19, kesulitan pembiayaan turnamen dari panitia pelaksana, serta kemungkinan keberatan dari sponsor dengan berkurangnya eksposure.

Baca: Pandemi Corona, PBSI Genjot Latihan Fisik Pebulutangkis di Pelatnas