Twitter dan Elon Musk: mengapa 'absolutisme' kebebasan berbicara bisa mengancam hak asasi manusia

Meski Elon Musk adalah sosok yang telah sukses membangun kekayaan dari berbagai bisnis termasuk mobil listrik, proses pengambilalihan Twitter selama beberapa bulan ke belakang tampaknya tak semulus yang ia harapkan.

Tak lama setelah ia membeli platform media sosial tersebut seharga US$ 44 miliar (hampir Rp 700 triliun), Musk mengatakan dirinya “tak punya pilihan” selain memecat ribuan pegawai Twitter.

Musk kemudian menuai kiritik atas keputusannya mengubah lencana verifikasi “centang biru” menjadi layanan langganan bulanan. Sosok yang kerap menganggap dirinya sebagai seseorang yang percaya bahwa “kebebasan berbicara adalah harga mati” (free speech absolutism) itu juga memiliki rencana untuk mengurangi moderasi konten – dan ini patut dikhawatirkan oleh para pengguna.

Moderasi, yakni proses skrining dan pemblokiran konten online yang tidak bisa diterima, telah ada sejak awal hadirnya internet. Ia berevolusi menjadi fitur yang penting dan canggih seiring meningkatnya ujaran kebencian, misinformasi, dan konten ilegal. Proses ini tak semestinya dikerdilkan begitu saja.

Langkah-langkah yang dirancang untuk memperlemah filter ini berpotensi memunculkan lebih banyak konten yang berdampak buruk terhadap psikis atau bahkan fisik seseorang (harmful content). Ini bisa punya dampak serius terhadap hak asasi manusia (HAM), baik di dunia maya maupun nyata.

Tak hanya pemerintah yang mengemban tanggung jawab untuk melindungi HAM – bisnis pun juga. Saat beberapa jenis HAM yang berbeda bertabrakan, sebagaimana seringkali terjadi, konflik perlu dikelola dan ditengahi dengan baik.

Media sosial kini telah menjadi cara yang luar biasa ampuh bagi orang di seluruh dunia untuk menikmati hak asasi mereka akan kebebasan berekspresi. Ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, maupun membagikan berbagai jenis informasi dan ide.

Tapi, kebebasan berekspresi juga bukan tanpa batasan. Hukum HAM internasional melarang propaganda perang, sekaligus advokasi terkait kebencian berbasis bangsa, ras, atau agama yang memuat ajakan aktif untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, dan kekerasan. Ini juga termasuk batasan-batasan untuk menjamin penghormatan atas hak atau reputasi seseorang dari serangan tak berdasar.

Jadi, Twitter, serupa dengan platform online lainnya, punya tanggung jawab untuk menghormati kebebasan berekspresi. Tapi di saat yang sama, ia juga punya tanggung jawab untuk tak membiarkan kebebasan tersebut sepenuhnya melangkahi hak asasi lain.

Selama ini, misalnya, orang sering menggunakan harmful content untuk meredam kebebasan berekspresi orang lain. Terkadang, ancaman daring bisa tumpah ke dunia nyata dan menimbulkan dampak emosional dan fisik yang besar.

Langkah-langkah untuk menhilangkan moderasi konten, pada akhirnya berisiko melemahkan tanggung jawab perusahaan untuk melindungi HAM. Bagi beberapa pihak, kebebasan berekspresi yang tak terbatas hampir pasti berujung pada terlanggarnya kebebasan yang sama pada pihak lain. Dampak buruknya pun belum tentu berhenti di situ.

Musk mengklaim bahwa Twitter akan menjadi suatu “balai kota” (town square) yang lebih demokratis. Tapi, tanpa moderasi konten, balai kota versi Musk ini bisa menjadi disfungsional dan berbahaya.

Twitter – lagi-lagi, seperti kebanyakan platform media sosial lainnya – telah lama dihubungkan dengan ujaran-ujaran rasis dan misoginis. Setelah munculnya pengumuman resmi bahwa Musk membeli Twitter, cuitan rasis pun kembali bertebaran.

Meski Musk berupaya meyakinkan kita bahwa Twitter tidak akan menjadi “neraka”, penting untuk mengingat bahwa moderasi konten tak sama dengan penyensoran. Bahkan, moderasi justru bisa memfasilitasi dialog yang otentik dan jujur karena meredam spam dan ungkapan-ungkapan toksik yang seringkali merusak komunikasi di media sosial.

Ramah pengguna?

Moderasi juga menawarkan perlindungan. Tanpanya, Twitter rawan kehilangan pengguna yang bisa hengkang ke platform-platform alternatif yang mereka anggap lebih aman dan lebih cocok secara ideologis.

Pengiklan-pengiklan yang berharga juga akan mudah pergi dari ruang online yang mereka rasa memecah belah dan riskan. General Motors merupakan salah satu perusahaan besar yang pertama mengumumkan pemberhentian sementara iklan di Twitter selepas Musk menjadi bos Twitter.

Tentu saja, kita tidak tahu pasti Twitter versi Musk pada akhirnya akan berujung seperti apa. Tapi ada beberapa kabar yang telah muncul bahwa tim moderasi konten akan dibubarkan dan diganti dengan suatu “dewan moderasi”.

Jika ini mirip dengan konsep dewan pengawas (oversight board) di Meta, keputusan terkait konten akan dialihdayakan ke suatu kelompok eksternal yang mewakili pandangan-pandangan yang beragam. Tapi jika kendali internal dan akuntabilitas di Twitter lebih buruk, harmful content bisa menjadi monster yang lebih susah untuk ditaklukkan.

Pengabaian tanggung jawab semacam itu beresiko melanggar kewajiban Twitter untuk melindungi HAM, dan efek negatif terhadap individu yang terdampak harmful content maupun pendekatan HAM secara umum yang dipakai oleh platform daring.

Jadi, ketika seorang pebisnis yang (amat) kaya mengklaim bahwa ia “membebaskan” Twitter demi kemanusiaan, ia juga memperoleh kendali komersial atas suatu ruang sosial yang selama ini dianggap relatif demokratis. Apa yang ia lakukan di beberapa waktu ke depan akan punya dampak serius terhadap HAM di era digital.

Moderasi konten sama sekali bukan “panasea” (obat mujarab penyembuh segalanya), dan anggapan bahwa media sosial adalah “hakim kebenaran” merupakan klaim yang problematik karena berbagai alasan. Kita pun tak boleh lupa dampak emosional dan psikis yang harus dialami pekerja moderator konten, yang tiap hari mengawasi “sisi terburuk dari umat manusia” demi melindungi layar-layar kita.