TWK Dinilai Konstitusional oleh MK, KPK Masih Tunggu Putusan MA

·Bacaan 1 menit

VIVA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

MK menyebut TWK pegawai KPK konstitusional. Menurut MK, Pasal 69B ayat 1 dan Pasal 69C UU KPK tidak bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional).

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata merespons bahwa pihaknya tinggal menunggu hasil putusan Mahkamah Agung (MA).

Baca juga: Dibangun Selama 7 Tahun, Jokowi Resmikan Bendungan Kuningan

Saat ini, MA juga tengah menguji Peraturan KPK (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 yang menjadi dasar pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Kan masih ada permohonan uji materi di MA. Ya kami juga menunggu putusan MA," kata Alexander kepada awak media, Selasa, 31 Agustus 2021.

Sebab, dijelaskan Alex, pengujian Perkom 1 tahun 2021 di MA untuk menentukan sah atau tidaknya TWK.

KPK, lanjut dia, belum mau mengambil sikap atas pelaksanaan TWK itu karena masih dalam gugatan di MA.

"Biar tuntas sekalian. Karena yang di MA menyangkut perkom yang menjadi dasar sah tidaknya TWK," imbuhnya.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel