TWK Pegawai KPK Singgung Jilbab, PKS: Cacat Moral dan Etika

·Bacaan 2 menit

VIVA – Tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), menuai banyak kritik. Dikabarkan, 75 orang tidak lolos termasuk para penyidik yang sebelumnya menangani kasus-kasus besar.

Desakan untuk menganulir hasil dari TWK itu, mulai bermunculan. Anggota VIII DPR RI (salah satunya membidangi masalah agama) Bukhori Yusuf, mengkritik salah satu pertanyaan di tes itu terkait kesediaan untuk melepas jilbab.

Kemudian ada juga sejumlah pertanyaan aneh lainnya seputar qunut, nikah beda agama, hingga keislaman seseorang.

Baca juga: Gibran Pecat Sopir Bus yang Tabrakan dengan Kereta Api

Bukhori mengatakan, pelaksanaan asesmen TWK abai terhadap ketentuan yang telah diatur oleh konstitusi, khususnya yang mengatur perlindungan terhadap kebebasan warga negara dalam menjalankan praktik agama dan keyakinannya.

Untuk diketahui, Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menerangkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Sementara, di Pasal 28 turut menerangkan perihal kebebasan warga negara untuk beribadat menurut agamanya serta hak atas kebebasan meyakini kepercayaannya. Kemudian di dalam Pasal 28I ayat (1) juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia (HAM).

"Bagaimana mungkin ada lembaga negara mengkhianati amanat dari negara itu sendiri? Ironis. Kegagalan asesor dalam menerjemahkan konsep wawasan kebangsaan justru berdampak pada pelanggaran HAM yang dijamin oleh konstitusi. Sehingga, bisa dikatakan, pelaksanaan asesmen ini cacat secara etika moral maupun konstitusi karena menyalahgunakan gagasan nasionalisme untuk mengintimidasi praktik keagamaan seseorang," jelas Bukhori, Senin 10 Mei 2021.

Selain itu, Bukhori yang juga Ketua DPP PKS ini mempertanyakan keabsahan hasil asesmen. Mengingat antara tajuk asesmen dengan muatan soal seakan tidak sinkron. Sejumlah pertanyaan TWK juga dinilai janggal, karena tidak relevan dengan nilai kebangsaan dan cenderung tendensius.

"Model TWK ini seperti jauh panggang dari api. Wawasan kebangsaan tidak bisa diujikan dengan model soal yang terindikasi membenturkan antara kelompok satu dengan yang lainnya, apalagi hingga mengadu nilai kebangsaan dengan nilai keagamaan. Alhasil, keabsahan asesmen ini patut dipertanyakan karena tidak seutuhnya mencerminkan ekspresi kebangsaan yang menghormati kebhinekaan dan nilai ketuhanan," ujarnya.

Anggota yang juga duduk di Badan Legislasi atau Baleg DPR ini meminta KPK dan BKN, untuk menganulir hasil asesmen TWK yang sarat dengan sejumlah masalah.

"Demi kemaslahatan lembaga dan publik, lebih baik dibatalkan saja hasilnya," katanya.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel