UE harus membawa China ke pengadilan PBB atas Hong Kong, kata anggota parlemen

BRUSSELS (Reuters) - Uni Eropa harus menyeret China ke Pengadilan Internasional di Den Haag jika Beijing memberlakukan undang-undang keamanan baru di Hong Kong, demikian keputusan Parlemen Eropa, Jumat, yang juga menyerukan blok tersebut untuk menggunakan pengaruh ekonomi untuk menghalangi China.

Pihak UE menyatakan "keprihatinan besar" atas hukum keamanan China untuk Hong Kong, yang menurut para aktivis demokrasi, diplomat, dan beberapa bisnis akan membahayakan status semi-otonomnya dan perannya sebagai pusat keuangan global.

Dalam sebuah resolusi, Parlemen Eropa memilih 565 untuk mendukung, hanya 34 menentang dengan 62 abstain untuk memprotes hukum keamanan yang menurut negara anggota Eropa, Australia dan Amerika Serikat bisa akan merusak prinsip "satu negara, dua sistem" yang mengatur Hong Kong secara otonom.

Parlemen Eropa "menyerukan kepada Uni Eropa dan negara-negara anggotanya untuk mempertimbangkan, jika undang-undang keamanan yang baru diterapkan, mengajukan sebuah kasus di hadapan Pengadilan Internasional, "resolusi tersebut, merujuk pada badan hukum tertinggi PBB. dan berbasis di Den Haag.

Resolusi-resolusi parlemen tidak mengikat tetapi sinyal-sinyal politik yang mereka berikan dapat mengarahkan kepada kebijakan.

Resolusi itu juga meminta Uni Eropa untuk mempertimbangkan kemungkinan sanksi ekonomi terhadap China.

Parlemen percaya bahwa UE harus menggunakan kekuatan ekonominya untuk menantang tindakan keras China terhadap hak asasi manusia, " kata resolusi itu.

Para pemimpin lembaga Uni Eropa dan Perdana Menteri China Li Keqiang akan mengadakan pertemuan puncak melalui video hari Senin.

(Laporan oleh Robin Emmott; Penyuntingan oleh Philip Blenkinsop)